Sebut BPK Sulit Periksa Keuangan Lukas Enembe, Mahfud MD: Bukti-bukti Hukum Cari Jalannya Sendiri

Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa selama ini keuangan Lukas Enembe sulit untuk diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019) - Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa selama ini keuangan Lukas Enembe sulit untuk diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

TRIBUN-PAPUA.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa selama ini keuangan Lukas Enembe sulit untuk diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK, kata Mahfud MD, hampir selalu memberikan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer terhadap keuangan pemerintah Provinsi Papua.

Kendati begitu, dugaan kasus korupsi yang melibatkan Lukas Enembe terus diusut.

Baca juga: Lukas Enembe Diduga Punya Manajer Pencucian Uang, PPATK Temukan Rp 560 Miliar Setoran ke Kasino Judi

Gubernur Papua, Lukas Enembe
Gubernur Papua, Lukas Enembe (Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan)

"BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9/2022).

"BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Oleh sebab itu lalu bukti-bukti hukum mencari jalannya sendiri dan ditemukanlah kasus-kasus tersebut," ucap Mahfud.

Mahfud pun mengungkap, kasus yang menyeret Lukas Enembe bukan hanya dugaan gratifikasi Rp 1 miliar.

Ada beberapa kasus lainnya yang kini masih terus didalami, yakni terkait dengan dana operasional pimpinan, dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional (PON), hingga pencucian uang.

Baca juga: Sebut Lukas Enembe Siap KPK Diperiksa jika Sudah Sehat, Tim Hukum: Kita Kooperatif

Merujuk laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kata Mahfud, ada 12 temuan penyimpanan dan pengelolaan uang yang tidak wajar oleh Lukas yang angkanya mencapai ratusan miliar rupiah.

Dari 12 temuan, satu di antaranya berupa dugaan transaksi setoran tunai ke kasino judi senilai Rp 560 miliar.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved