Gubernur Lukas Enembe Diperiksa KPK

Tokoh Agama di Papua Bereaksi, Lukas Enembe Diminta Kooperatif Diperiksa KPK: Segera Serahkan Diri!

Lukas Enembe seolah berupaya menghindar dari pemeriksaan. Sejumlah tokoh agama di Papua menyatakan dukungannya bagi KPK untuk mengambil langkah tegas.

Papua.go.id
Gubernur Papua Lukas Enembe 

TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas Enembe mangkir dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap dan gratifikasi yang menyeret namanya jadi tersangka.

Bahkan, terjadi aksi massa besar-besaran di Jayapura, pasca-penetapan status tersangka terhadap Gubernur Papua itu.

Lukas Enembe pun seolah berupaya menghindar dari pemeriksaan.

Merespon hal ini, sejumlah tokoh agama di Papua menyatakan dukungannya bagi KPK untuk mengambil langkah tegas.

Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Firdaus Koya Jayapura, Ustad Ismail Asso, meminta agar Gubernur Papua mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

Baca juga: Lukas Enembe Tersangka KPK, Wapres Minta Semua Pihak Tidak Membela Terduga Koruptor

“Sebagai Tokoh Agama, saya tetap konsisten dan mengimbau jika memang kepala suku besar, Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, saya minta segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan di depan hukum,” kata Ismail Asso, Sabtu (20/9/2022).

Ismail Asso yang juga Ketua Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah menyarankan agar Gubernur Lukas Enembe secara gentleman mengikuti proses hukum yang dilakukan KPK dan segera dapat dilakukan pemeriksaan oleh KPK.

Dengan demikian, lanjut Ismail Asso, kepastian politik dan tertib pelayanan pemerintahan Propinsi Papua berjalan secara baik, aman, damai dan mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Papua berbagai lapisan.

“Demikian imbauan sebagai seorang Tokoh Agama demi masa depan kelanjutan kemanan kesejahteraan dan ketentraman keamanan seluruh rakyat Papua,” ujarnya.

Ismail Asso menambahkan, siapapun pejabat orang asli Papua jika terbukti korupsi apalagi kalau sudah ditetapkan tersangka, maka harus tetap diproses hukum.

“Jaminannya adalah kenyataan kemiskinan rakyat semesta Papua sebagai tolak ukur kebenaran bagi saya dan saya sebagai rakyat bagian dari rakyat kecil dan itu kenyataan (fakta) ribuan orang rakyat Papua selama ini tidak sejahtera (miskin),” katanya.

Apalagi, imbuh Ismail Asso, seluruh rakyat Papua hanya dengar angka ratusan miliar, bahkan triliunan uang dikucurkan pemerintah Pusat, tapi tidak pernah ada perubahan kesejahteraan bagi rakyat kecil dibawah selama Otsus 20 tahun berjalan sejauh ini.

Ia juga mengkritik aksi demo yang membela Gubernur Lukas Enembe setelah ditetapkan secara resmi sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi.

Baca juga: Kondisi Kesehatan Lukas Enembe Diklaim Memburuk, Tersangka KPK Dianjurkan Berobat ke Singapura

Sementera itu, Pendeta Yones Wenda sekaligus Sekretaris Umum Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KIMI) Seluruh Indonesia menyampaikan yang dilakukan KPK adalah pemeriksaan tehadap kesalahan kepala daerah termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe atas kesalahan yang telah diperbuat.

Anggota DPRD Provinsi Papua saat menemui massa dan menerima aspirasi dalam aksi unjuk rasa Save Lukas Enembe di Taman Imbi, Kota Jayapura, Selasa (20/9/2022).
Anggota DPRD Provinsi Papua saat menemui massa dan menerima aspirasi dalam aksi unjuk rasa Save Lukas Enembe di Taman Imbi, Kota Jayapura, Selasa (20/9/2022). (Tribun-Papua.com/Raymond Latumahina)
Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved