Tanggapan Paulus Waterpauw soal 'Utusan Istana' terkait Kursi Wagub Papua yang Diributkan Demokrat

TRIBUN-PAPUA.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menanggapi klaim pihak Partai Demokrat yang menyebut adanya utusan istana yang meminta Paulus mengisi kursi jabatan Wakil Gubernur Papua pada 2021.

Paulus Waterpauw mengatakan bahwa masalah pengisian kursi Wagub Papua yang kosong tak ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Paulus Waterpauw, adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta hal tersbeut dan bukan Jokowi.

Ia mengatakan bahwa Golkar merasa kursi Wakil Gubernur Papua menjadi haknya karena Klemen Tinal yang meninggal dunia sehingga posisinya kosong merupakan kader Golkar.

Baca juga: Bantah AHY, Mahfud MD Sebut Kasus Lukas Enembe Tak Ada Kaitan dengan Ancaman Pengisian Wagub Papua

"Itu dari Golkar, Airlangga sendiri yang datang ke sana. Mengatakan bahwa calon kami pengganti almarhum Klemen Tinal sebagai Ketua DPD Golkar adalah Paulus Waterpauw," ujar Paulus di Jakarta Convention Center pada Kamis (29/9/2022).

"Itu Ketum Golkar, sesungguhnya hak Golkar untuk Wakil Gubernur, bukan hak Demokrat," kata dia.

Namun, Partai Demokrat saat itu mengajukan nama kadernya sendiri yakni Yunus Wonda yang merupakan Wakil Ketua DPR Papua.

Tarik ulur pun terjadi hingga akhirnya kekosongan posisi Wakil Gubernur Papua terjadi hingga kini.

Paulus memastikan, tak ada urusan Presiden Jokowi terkait pengisian kursi Wagub Papua itu.

Baca juga: Namanya Diseret-seret, Paulus Waterpauw Somasi Pengacara Lukas Enembe: Jangan Dipolitisasi

"Tidak ada itu urusan Presiden. Itu keterpanggilan saya sebagai anak daerah. Kedua itu haknya Golkar. Jadi Pak Airlangga datang dan sampaikan langsung," ucap Paulus.

"Itu dari Ketua Umum Golkar yang datang ke Papua dan Beliau menyatakan secara resmi. Saya pikir sudah dilansir, bahwa kandidat pengganti almarhum Klemen Tinal adalah Paulus Waterpauw. Tugas saya hanya silaturahmi ke partai," papar Paulus.

Adapun soal "utusan Istana" ini dihembuskan kubu Partai Demokrat dengan menuding ancaman kriminalisasi kasus terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe sudah berlangsung sejak Klemen Tinal, Wakil Gubernur Papua, meninggal dunia.

Ketika itu, Lukas dan Partai Demokrat menolak calon yang disodorkan istana yakni Paulus Waterpauw.

Sementara itu, terkait peran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang disebut Partai Demokrat juga turut andil memajukan nama Paulus, dia kembali membantahnya.

Menurut dia, keterlibatan Tito dalam kariernya terjadi pada tahun 2017. Saat itu, Tito masih menjadi Kapolri.

Baca juga: Pengacara Lukas Enembe Bakal Jawab Somasi Paulus Waterpauw: Bukti-bukti Ada di Kita