Gubernur Lukas Enembe Diperiksa KPK

Bantah AHY, Mahfud MD Sebut Kasus Lukas Enembe Tak Ada Kaitan dengan Ancaman Pengisian Wagub Papua

Mahfud MD menegaskan, kasus hukum Gubernur Papua Lukas Enembe sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (19/11/2019) - Mahfud MD menegaskan, kasus hukum Gubernur Papua Lukas Enembe sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, kasus hukum Gubernur Papua Lukas Enembe sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik.

Hal itu dikatakan Mahfud MD merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut Lukas Enembe mendapat dua kali ancaman terkait pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua.

Kasus hukum yang menjerat Lukas Enembe saat ini, kata Mahfud MD, tidak ada kaitannya dengan ancaman mengenai pengisian posisi Wakil Gubernur Papua.

Diketahui, Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Demokrat Siap Beri Bantuan Hukum untuk Lukas Enembe, AHY: Kami Tak akan Intervensi Proses Hukum

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (29/9/2022).
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (29/9/2022). (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

“Kasus hukum Lukas Enembe itu tak ada hubungannya dengan politik. Secara hukum pidana keduanya masalah yang tak ada hubungan kausalitas karena merupakan dua peristiwa yang berbeda,” ujar Mahfud dalam keterangannya, Kamis (29/9/2022).

Dalam konteks tersebut, Mahfud menganalogikan dengan seorang wartawan yang ditetapkan sebagai tersangka karena menulis berita tentang ombak tsunami.

Ia mengatakan, kedua peristiwa tersebut adalah fakta tetapi tak ada hubungan kausalitasnya.

“Dalam hukum pidana itu harus ada hubungan kausalitas atau sebab bersebab. Kamu hanya mengutip pernyataan sepotong dari AHY,” ujar Mahfud.

Baca juga: 7 Sikap Demokrat soal Kasus Lukas Enembe, AHY Minta Seluruh Kader di Papua Jaga Situasi Kondusif

Mahfud menambahkan, dirinya mendengar bahwa AHY justru merespons bagus atas proses hukum yang dihadapi Lukas Enembe.

Bahkan, kata Mahfud, AHY menghormati proses hukum dan akan memberi pembelaan kepada Enembe.

“Itu sikap sportif AHY, sedang kamu tak sportif karena hanya mengutip sepotong,” katanya lagi.

Sebelumnya, AHY mengatakan Lukas Enembe mendapat dua kali ancaman terkait pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua.

Ancaman pertama yang dialami kader Partai Demokrat tersebut terjadi pada tahun 2017 sebelum Pilkada Papua 2018.

“Ketika itu Pak Lukas diancam untuk dikasuskan secara hukum apabila permintaan pihak elemen negara tersebut tidak dipenuhi,” kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

Gubernur Papua Lukas Enembe
Gubernur Papua Lukas Enembe ((KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI))

Baca juga: Keluarga Lukas Enembe akan Beri Keputusan soal Tawaran KPK untuk Berobat ke Jakarta

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved