Lukas Enembe Diperiksa KPK

Lukas Enembe Dianggap Tokoh Dialog Damai Papua, Komnas HAM Diteriaki DPR

Anggota DPR melancarkan kritik pedas ke Komnas HAM atas sikapnya menemui Lukas Enembe di tengah kasus suap dan gratifikasi yang menjeratnya.

Istimewa
Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik melihat langsung kondisi Gubernur Lukas Enembe di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi sorotan usai ketuanya, Ahmad Taufan Damanik bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota DPR lalu melancarkan kritik pedas terhadap Komnas HAM atas sikapnya menemui Lukas Enembe di tengah kasus suap dan gratifikasi yang menjeratnya.

Merepson hal itu, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menjelaskan duduk perkara kehadiran dirinya bersama sejumlah komisioner lain di kediaman Lukas Enembe.

Baca juga: Gubernur Papua Akhirnya Angkat Suara, Begini Kata Lukas Enembe soal Panggilan KPK

Beka mengatakan, kedatangan sejumlah Komisioner Komnas HAM ke Papua adalah dalam rangka meneruskan inisiatif dialog damai.

Selain itu, untuk melanjutkan koordinasi soal investigasi kasus mutilasi di Timika serta pembunuhan warga di Mappi oleh anggota TNI.

"Di tengah proses (hukum di KPK) kami mendapat undangan dari Lukas Enembe ke rumahnya. Kami ke sana dengan pertimbangan utama Pak Lukas adalah salah satu tokoh kunci Papua yang bisa berdampak dalam proses dialog damai tersebut," kata Beka saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (1/10/2022).

Beka menegaskan, terkait kasus hukum yang menjerat Lukas, Komnas HAM telah membuat target sendiri.

Adapun target itu adalah Komnas HAM ingin memastikan proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Lukas terus berjalan.

"Karena dari awal, kami tidak ingin intervensi dalam proses hukum yang ada," tegasnya.

Ia menambahkan, pertemuan dengan Lukas juga telah ditindaklanjuti Komnas HAM.

Tindak lanjut itu seperti berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan memberikan saran-saran soal hal-hal penting dalam pertemuan tersebut.

"Sehingga (saran-saran), jadi pertimbangan dan proses hukum di KPK terus berjalan," tutur Beka.

Dia kembali mengingatkan bahwa kunjungan Komnas HAM ke Papua yang dalam prosesnya bertemu Lukas, konteks utamanya adalah dialog Papua damai dan penanganan kasus mutilasi di Timika dan meninggalnya warga di Mappi.

Di sisi lain, Beka menyadari bahwa adanya kritik terhadap Komnas HAM terkait pertemuan dengan Lukas.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved