Kemenkumham Papua

Kesadaran Masyarakat Papua Amankan Haki Masih Rendah Ini Kata Kakanwil Kemenkumham Papua

Masyarakat di Bumi Cenderawasih dinilai masih belum peduli dan sadar pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HAKI) miliknya dalam berbisnis.

Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Anthonius Ayorbaba. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Masyarakat di Bumi Cenderawasih dinilai masih belum peduli dan sadar pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HAKI) miliknya dalam berbisnis.

Padahal, kesadaran yang rendah ini berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

"Masih banyak pelaku kekayaan intelektual yang enggan mendaftarkan karyanya melalui kantor setempat. Kami bahkan sudah melakukan sosialisasi berkali-kali sejumlah daerah di wilayah setempat, tapi tak banyak juga yang datang untuk mendaftarkan karyanya,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Anthonius Ayorbaba, Jumat (7/10/2022) di Jayapura.

Baca juga: Bupati dan Wali Kota Diminta Fasilitasi UMKM Daftarkan HAKI

"Jadi kita harus terus buat inovasi lagi untuk mendatangi mereka, mendata dan menginventarisir lalu mendorong mereka (pelaku kekayaan intelektual)," sambungnya.

Kata Anthonius, kendala lain adalah sebagian besar pelaku kekayaan intelektual enggan mendaftar karena ada biaya yang harus dikeluarkan, seperti untuk pendaftaran hak cipta lagu yang dikenakan Rp 400 ribu.

 

 

"Kita lihat biaya Rp 400 ribu ini dianggap terlampau mahal, padahal jangka waktu hak cipta lagu itu berlaku selama 75 tahun dan bisa diperpanjang, kalau hak cipta merek, jangka waktunya 10 tahun," jelas Anthonius.

Untuk itu, Anthonius mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah untuk mendorong pencatatan kekayaan intelektual.

Baca juga: Kemenkumham Papua Bakal Berikan 1.000 Sertifikat HAKI bagi Masyarakat

"Sebab untuk saat ini baru Pemprov Papua, Pemkot Jayapura, Pemkab Jayapura, Mimika dan Asmat yang mendukung hal tersebut, tapi masih ada beberapa kabupaten lain yang belum sama sekali," tambahnya.

Kendati begitu, Anthonius tetap mengaku optimis bisa mencapai target sebanyak 1.000 sertifikat yang diproses di 2022 ini.

Hingga kini, kata Anthonius, totalnya sebanyak 699 hak cipta, 331 merk, 3 kekayaan intelektual komunal yang diproses. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved