Harap Ada Grand Design, Pemkot Jayapura Gelar Workshop Pengendalian Banjir di Kota Jayapura

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Kota Jayapura menggelar workshop pengendalian banjir di Kota Jayapura dan diharapkan ke depannya, akan ada grand design tata kelola penanganan banjir di Kota Jayapura.

Pantauan Tribun-Papua.com Rabu (12/10/2022), workshop tersebut berlangsung di Aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua dan dimulai sekira pukul 11.00 WIT.

"Kita semua tahu bahwa Kota Jayapura sering dilanda banjir, dan ketika terjadi bencana kita terkadang hanya fokus pada penananganan bencana, baik korban, dan pasca terjadinya banjir," kata Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey yang dikutip Tribun-Papua.com, Rabu (12/10/2022).

Baca juga: Kualitas Penyelenggaraan Sistem Merit, Pemkot Jayapura Raih Predikat Baik

Frans mengatakan, padahal di sisi lain, ia melihat selama ini penanganan banjir masih terbatas terhadap konsep yang belum sepenuhnya jelas, khususnya terkait tata kelola penanganan banjir.

"Sehingga sejauh ini, kita hanya bertindak spasial dan untuk sesaat atau kontemporer saja," akui Frans.

Dengan dasar pemikiran itulah, kemudian pihaknya menggagas workshop pengendalian banjir di ibu kota Provinsi Papua tersebut.

"Dengan pelibatan semua stakeholder dalam workshop ini, baik dari pemerintah, akademisi, dan LSM, maka kita mencoba dan mendiskusikan bersama serta memberikan pemikiran cerdas bagaimana mengkonstruksikan ataupun merencanakan tata kelola banjir di Kota Jayapura," jelas Frans panjang.

Dalam kesempatan itu, lelaki berkacamata tersebut mengemukakan kondisi Kota Jayapura saat ini, kaitannya terkait situasi eksisting.

"Kota Jayapura dengan statusnya sebagai ibu kota Provinsi Papua memiliki luas wilayah sekira kurang lebih 835 km persegi," sebutnya.

Baca juga: Pemkot Jayapura Sediakan Transportasi Peserta Kongres Masyarakat Adat ke Enggros dan Kayo Pulau

Dengan besaran luas wilayah yang tak terlalu besar itu, tentu saja Frans melihat tak membuat menahan laju arus migrasi dari dalam dan luar Papua untuk datang.

"Karena mobilisasi penduduk tinggi, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, maka dampaknya ditemukan terjadinya degradasi lingkungan," tandasnya.

Ia membeberkan, faktanya memang saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah ditetapkan tetapi di lapangan, masih banyak yang tidak sesuai peruntukannya.

"Contohnya saja misalnya kawasan dilindungi tetapi ditempati untuk pemukiman," ungkapnya.

Kemudian, di sepanjang bantaran kali terdapat pemukiman, dan ini berpotensi ada yang membuang sampah ke sungai dan permasalahan lainnya yang ikutan muncul.

"Dari data Dukcapil Kota Jayapura terbaru, penduduk kita saat ini ada 368.578 jiwa, dengan kondisi masyarakat yang heterogen maka cenderung muncul berbagai kepentingan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan," terangnya.

Baca juga: ASN Pemkot Jayapura Ikuti Talent Scouting, Penelusuran Kader Potensial untuk Promosi Jabatan

Di sisi lain, Frans mengatakan Kota Jayapura termasuk golongan kota tua di Papua dengan usia 112 tahun.

"Dalam perjalanannya dari sisi perkotaan kota memang mungkin saja tidak berlanjut perencanaan kotanya, dari jaman kolonial Belanda hingga saat ini," imbuhnya.

Hal tersebut dikatakan Frans, dapat dilihat saat ini, masih terdapat kawasan-kawasan kumuh, dan sistem jaringan drainase yang tidak jelas serta kolam resapan yang masih ditemukan belum jelas pula.

"Serta ketidaktaatan masyarakat termasuk mungkin kita semua, terhadap aturan tata ruang dan bagaimana mengamankan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta aspek kebersihan termasuk persampahan," akuinya.

Sehingga itu semua, Frans menyebutkan bisa saja berdampak dalam penurunan kualitas lingkungan hidup yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan warga kota secara menyeluruh.

"Kita semua berharap dengan adanya workshop ini, ada semacam langkah-langkah solusi yang perlu didiskusikan bersama dari keahlian masing-masing," katanya.

Frans mengaku memang, untuk menangani banjir merupakan pekerjaan yang besar dan dibutuhkan kerjasama semua pihak termasuk dunia swasta, para LSM peduli lingkungan, tokoh-tokoh adat, para ondoafi, kepala suku, dan semua stakeholder.

"Maka dari itu membutuhkan pemikiran yang cerdas, cepat dan tepat serta anggaran yang besar juga, serta waktu yang panjang dalam menyelesaikan proses ini secara tuntas," sambungnya.

Oleh karena itu, Frans menyampaikan pentingnya kolaborasi karena dibutuhkan dukungan serta peran serta dari semua pihak dengan harapan, bahwa melalui diskusi mampu memberikan pemikiran terbaik dengan konsep dan rencana yang disampaikan.

"Kita harapkan, lewat diskusi dalam workhshop pengendalian banjir ini yaitu outputnya harus jelas, harus ada grand design tata kelola penanganan banjir di Kota Jayapura," tegas Frans.

Setelah itu dikatakannya, kalau perlu langsung dirunutkan rencana aksi serta sesuai SK Wali Kota akan ditetapkan pembentukan tim.

"Sebab yang paling penting dan perlu diingat ialah Kota Jayapura adalah wajah Papua untuk Indonesia, apabila ada banjir contohnya maka isunya akan menjadi nasional bukan lagi lokal," tutupnya.

Sekadar diketahui turut hadir dan menjadi narasumber dalam workshop tersebut Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey, dari akademisi yaitu Rektor Universitas Cenderawasih Apolo Safanpo, kemudian Kepala BWS Papua Nimbrot Rumaropen, perwakilan Dinas PUPR Provinsi Papua El Arsyiah Rimaf, dan Direktur Eksekutif Daerah WALHI Papua Maikel Primus Peuki. (*)