Papua Terkini

Fraksi Partai Demokrat DPRP Sikapi Gagalnya Sidang APBD-P Provinsi Papua 2022

Ada enam poin pernyataan sikap Fraksi Partai Demokrat DPRP dalam memperhatikan proses perkembangan pembahasan APBD-P Provinsi Papua 2022.

Penulis: Syarif Jimar | Editor: Roy Ratumakin
Istimewa
Fraksi Partai Demokrat DPR Papua. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hidayatillah

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE – Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyikapi gagalnya sidang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2022.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, Mustakim kepada Tribun-Papua.com mengatakan, ada enam poin pernyataan sikap Fraksi Partai Demokrat DPRP dalam memperhatikan proses perkembangan pembahasan APBD-P Provinsi Papua 2022 yang telah melewati masa waktu penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Aspirasi Massa Bela Lukas Enembe Diserahkan ke DPRP, Yunus Wonda: Kami Sampaikan ke Pihak Terkait

"Paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran, berarti selambat-lambatnya 30 September 2022, APBD-P sudah harus ditetapkan," kata Mustakim, Sabtu (15/10/2022) petang.

Mustakim menjelaskan, apabila lewat ketentuan tersebut, maka APBD-P tidak dapat dibahas dan ditetapkan bersama-sama sebagai Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang APBD-P 2022.

 

 

Namun, sambung Dia, hanya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat DPRP memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Kami Fraksi Partai Demokrat memohon maaf kepada seluruh Rakyat Provinsi Papua karena APBD Perubahan TA 2022 tidak tuntas dibahas dan ditetapkan bersama-sama antara DPRP dengan Pemerintah Provinsi Papua sebagi produk Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi).

2. Sebagai akibat tidak ditetapkannya APBD Perubahan TA 2022 dengan Perdasi, menyebabkan tidak terjadi perubahan dalam struktur APBD Perubahan 2022 yang tidak dapat mengakomodir anggaran dan program/kegiatan maupun kebijaksanaan lainnya untuk mendorong kepentingan dan peningkatan pelayanan kepada khususnya masyarakat Papua.

Baca juga: Mahasiswa Nduga Minta DPRP Bertindak Atas Kasus Mutilasi di Mimika

3. Ditetapkannya APBD-P 2022 dengan Perkada ini diakibatkan oleh keterlambatan pembahasan yang telah ditetapkan waktunya paling lambat tanggal 30 September 2022.

Hal ini disebabkan oleh adanya mekanisme kerja internal DPRP yang tidak memperhatikan waktu dan mekanisme kerja yang telah diatur dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tugas pimpinan DPRP bersifat kolektif-kolegial. Oleh karena itu, jika ketua sebagai pucuk pimpinan tidak berada di tempat, harusnya dapat mendelegasikan tugasnya kepada unsur wakil-wakil pimpinan agar mekanisme kerja DPRP tidak terhambat atau mandek dalam menjalankan fungsi-fungsi DPRP.

Hal ini tidak pernah terjadi dalam periode kepemimpinan DPRP sebelumnya.

Baca juga: Demo Mahasiswa: Polisi Izinkan Massa Orasi di Kantor DPRP, Tapi Terbatas 20 Orang Saja

5. Mengacu pada point 1 sampai dengan 4 atas, dengan tidak terjadinya pembahasan APBD Perubahan 2022, Fraksi Partai Demokrat DPRP menilai hal ini merupakan murni kelalaian pimpinan DPRP yang menyebabkan amputasi kepentingan rakyat.

Maka Fraksi Partai Demokrat DPRP, menyatakan sikap tidak percaya kepada unsur pimpinan DPRP karena telah lalai dan kurang mampu mengemban tugas secara bertanggungjawab.

 Sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan pembahasan dan penetapan Perdasi APBD Perubahan 2022.

6. Fraksi Partai Demokrat DPR Papua meminta kepada pimpinan DPRP agar kejadian serupa jangan lagi terulang kembali. Semua agenda dewan harus jalan sesuai ketentuan yang berlaku (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved