KPK Dalami Pengelolaan APBD ke Sekda Papua untuk Usut Dugaan Suap Lukas Enembe

TRIBUN-PAPUA.COM - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati Kuding menyebut pihaknya mendalami proses pengelolaan dan pemanfaatan dana APBD Provinsi Papua saat memeriksa Sekda Papua Ridwan Rumasukun.

Diketahui, Ridwan Rumasukun diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubenur Papua Lukas Enembe, Selasa (18/10/2022).

Ia diperiksa bersama tiga orang lainnya yakni, Bendaraha Pengeluaran Setda Papua Woro Pujiastuti dan dua Staf Bendahara Keuangan Setda Papua, Yance Parubak dan Sesno.

Baca juga: KPK Periksa Sekda Papua soal Kasus Lukas Enembe

"Keempat saksi penuhi panggilan tim penyidik dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana APBD Provinsi Papua," kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, Rabu (19/10/2022).

KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

Hanya saja, KPK sendiri belum mengumumkan secara resmi penetapan tersangka Lukas.

Komisi antikorupsi pun telah mencegah Lukas Enembe bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Baca juga: Ungkap Alasan Belum Jemput Paksa Lukas Enembe, KPK Singgung Kondisi di Papua

Merujuk laporan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK), Lukas Enembe disebut sempat melakukan transaksi keuangan dalam jumlah jumbo. 

Di antaranya adalah transaksi di sebuah kasino yang disebut bernilai hingga Rp560 miliar.

PPATK pun telah memblokir sejumlah rekening milik Lukas dan keluarganya.

(Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Periksa Sekda Papua Terkait Lukas Enembe, KPK Dalami Proses Kelola dan Pemanfaatan Dana APBD