Ridwan Rumasukun Dukung Proyek Perubahan Kadiv Administrasi Kemenkumham Papua

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Sekda Provinsi Papua Ridwan Rumasukun, mendukung Proyek Perubahan (Proper) Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, Hendrik Pagiling, dengan Judul Penyusunan Grand Dsign Perencanaan Pembangunan di Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Papua.

Kadiv Administrasi bersama Tim Efektif menjumpai Sekretaris Daerah, Ridwan Rumasukun di ruang kerjanya bertempat di Rumah Dinas Sekda Angkasa Kota Jayapura, pada Rabu (16/11/2022).

Ketika bertemu Sekda, Projek Leader Hendrik Pagiling menjelaskan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua membutuhan Pemetaan perencanaan Grand Desain pembangunan yang valid atau renovasi dengan data yang akurat dengan terciptanya Layout/master plan bangunan sesuai yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang berimplikasi pada masyarakat.

Kadiv Administrasi bertemu Sekda Provinsi Papua dalam rangka meminta dukungan Proyek Perubahan yang berjudul “Penyusunan Grand Desain Perencanaan Pembangunan di jajaran Kanwil Kemenkumham Papua” sebagai salah satu syarat dalam mengikuti Pelaksanaan PKN Tingkat II Angkatan XXIII pada Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Hendrik Pagiling kepada, Sekda Papua Ridwan Rumasukun menjelaskan urgensi utama mengambil judul pada Proyek Perubahan miliknya dikarenakan Pelayanan Publik tidak maksimal, karna bangunan tidak sesuai standar pola bangunan.

Lapas di Papua sering terjadi pelarian napi, gangguan kemanan dan over kapasitas .

Sarana dan Prasarana yang belum memadai, tampak kumuh dan kondisi bangunan yang lama/tua.

Baca juga: Ini Harapan Kakanwil Kemenkumham Papua saat Acara Pembinaan Klien Pemasyarakatan di Bapas Keerom

Bangunan lapas di papua belum sesuai dengan standar pola bangunan lembaga pemasyarakatan sehingga mengakibatkan banyak permasalahan yang timbul.

Juga kondisi Kerawanan Pelanggaran Keimigrasian karena luasnya wilayah perbatasan namun hanya memiliki 18 Pos Lintas Batas Pos Lintas Batas yang banyak mengalami  rusak berat sehingga butuh segera direnovasi seperti Wembi, Waris Ubrub, Kiwirok, Sota, Erambu, Mindiptana dan Waropko.

Hal inilah mendorong Kadiv Administrasi mengawali proses tersusunnya tahapan pemetaan dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan skala prioritas.

Terintegrasinya Perencanaan Grand Desain Pembangunan 2022 - 2026 dengan Perencanaan  RKBMN tiap 2 tahun berikutnya. Persiapan Menyambut DOB (Daerah Otonomi Baru) Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah.

Hendrik Pagiling menjelaskan tujuan yang hendak ia capai dari Proper yang diajukan upaya mendapatkan Hasil Evaluasi dan Monitoring Penyusunan Rekomendasi Usulan Grand Desain Perencanaan Pembangunan 2022 - 2026.

Baca juga: Harapan Kakanwil Kemenkumham Papua saat Membuka Pelatihan Paralegal: Mewujudkan Kepastian Hukum

“Standar Operasional Prosedur  Pengusulan Perencanaan Pembangunan dari Satuan Kerja pada Kantor Wilayah Papua; Aplikasi TIFA PLUS dalam Pengumpulan Data Dukung Perencanaan Pembangunan; Pembuatan Kompilasi Pedoman Gedung dan Bangunan Kanwil, Kantor Lapas dan Kantor Imigrasi,” ujar Henpa (15/11)

Selain itu Adanya Dokumen Penyusunan Perencanaan Grand Desain Pembangunan 2022 – 2026, di Jajaran Kanwil, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian, menuju Lapas dan Kanim menjadi satu model dari Sabang - Rote.

Baca juga: Kemenkumham Papua Sosialisasi Pembentukan Perda di Kabupaten Tolikara

Sementara itu, Sekda Papua, Ridwan Rumasukun menyampaikan dukungannya kepada Kadiv Administrasi atas Proyek Perubahan yang telah diusung dengan judul Penyusunan Grand Desain Perencanaan Pembangunan di jajaran Kanwil Kemenkumham Papua.

Selain Sekda Papua dukungan juga datang dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua terkait Proyek Perubahan yang juga bersentuhan langsung dengan Pembangunan di Daerah Papua. (*)