Muhammad Musa'ad Diminta Libatkan OAP dalam Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad diminta cepat membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sebab, pembangunan di provinsi terbaru itu perlu mengedepankan perspektif antropologi masyarakat setempat.

Permintaan ini disampaikan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, dilansir dari siaran pers KSP, Senin (12/10/2022). 

Baca juga: Dilantik Jadi Penjabat Gubernur, Muhammad Musaad Diminta Jaga Stabilitas Keamanan Papua Barat Daya

“Penjabat gubernur harus mampu membangun kolaborasi antar-pihak, untuk memastikan bahwa paradigma pembangunan yang lebih inklusif dan mengedepankan perspektif antropologis," ujar Jaleswari.

"Mengedepankan pelibatan orang asli Papua dapat diterapkan di Papua Barat Daya, sehingga mampu memberikan percepatan perbaikan indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia,” sambungnya.

Menurutnya, Provinsi Papua Barat Daya memiliki berbagai potensi sumber daya alam, seperti kawasan empat gugusan pulau yang dikenal sebagai Raja Ampat.

Selain itu, provinsi paling baru ini memiliki potensi pertambangan yang besar.

Karenanya, menurut Jaleswari, diperlukan kolaborasi intensif antara birokrasi pemerintahan, tokoh agama, masyarakat adat, pelaku usaha, civitas akademika, media massa, dan organisasi masyarakat.

Dia juga mengingatkan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting karena adanya peningkatan alokasi dana otonomi khusus (otsus) menjadi 2.25 persen dari dana alokasi khusus (DAU) nasional.

Kemudian, ada perubahan mekanisme transfer otsus langsung ke kabupaten/kota.

“Selain itu, masih terdapat gap kualitas layanan publik, khususnya di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Tambrauw," ujar Jaleswari.

Oleh karena itu, program penguatan kompetensi teknis dan asistensi terkait aspek perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang jasa pemerintah harus dimaksimalkan.

"Serta penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian program prioritas untuk penguatan mekanisme pencegahan korupsi di internal birokrasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus dimanfaatkan secara maksimal,” kata dia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah meresmikan Provinsi Papua Barat Daya sekaligus mengangkat Muhammad Masa'ad selaku Pj Gubernur pada 9 Deember 2022 lalu.

Peresmian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga: VIRAL Nama Muhammad Musa’ad akan Dilantik Jadi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya