Papua Barat Terkini

Kantor BKD Papua Barat Dipalang Honorer, Paulus Waterpauw Diminta Turun Tangan

Ketua Tim 512 Honorer Papua Barat Yan Rumbiak mengatakan, seharusnya 512 honorer diakomodir pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Tribun-Papua.com/Tribun Network
PEMALANGAN - Ketua Tim 512 Honorer Papua Barat Yan Rumbiak (kiri), didamping Wakil Ketua Leonardo Nussy saat diwawancara di depan Kantor BKD Papua Barat, Rabu (14/12/2022). (TribunPapuaBarat.com/Fransiskus Salu Weking) 

TRIBUN-PAPUA.COM - Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat di Manokwari dipalang ratusan pegawai honorer, sejak Selasa (13/12/2022) hingga Rabu (14/12/2022).

Pelangan dilakukan honorer yang tergabung dalam Tim 512 honorer steempat.

Aksi pemalangan ini merupakan bentuk kekecewaan dari ratusan honorer yang telah lama mengabdi.

Ketua Tim 512 Honorer Papua Barat Yan Rumbiak mengatakan, seharusnya 512 honorer diakomodir pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Sejatinya, mereka berkesempatan mengikuti formasi tahun 2018 dengan kuota sebanyak 1.283 honorer.

Baca juga: Tolak Muhammad Musaad Sebagai Penjabat Gubernur, Andi Asmuruf: Mendagri Lakukan Pelanggaran Hukum

"Bentuk kekecewaan kami, karena hanya 771 honorer yang ikut CPNS formasi 2018 yang lalu," kata Yan Rumbiak.

Pihaknya semakin kecewa lantaran perjuangan untuk diakomodir menjadi CPNS melalui Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dikembalikan oleh pemerintah pusat.

Padahal, pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu telah disepakati bahwa data 512 honorer diverifikasi ulang dengan hasil yang memenuhi syarat adalah 384 honorer.

"Tetapi dari tahun 2020 sampai dengan hari ini, kami belum mendapat kejelasan dan kepastian statusnya," ujar Yan Rumbiak.

Kondisi tersebut menimbulkan kegusaran dari masing-masing honorer yang tergabung dalam tim.

Sebab, pemerintah daerah melalui BKD Papua Barat tidak pernah memberikan keterangan resmi terkait status 384 honorer hasil verifikasi.

"Mau ke CPNS atau P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) juga tidak ada kejelasan sama sekali. Kami sudah coba temui Kepala BKD berulang kali, tapi tidak ada jawaban," ucap Yan Rumbiak.

Ia menerangkan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K hanya mengakomodir guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

Sedangkan 384 honorer adalah tenaga administrasi yang sudah lama bekerja di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved