FPK Dukung Keputusan Kemendagri Soal Penjabat Bupati Jayapura yang Ditunjuk

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pro dan kontra terkait jabatan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura masih terus terjadi ditengah masyarakat di Bumi Kenambay-Umbay.

Namun, dalam perbedaan pendapat yang terus ada, Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Kabupaten Jayapura menyatakan, tetap mendukung keputusan Kemendagri dalam menentukan Penjabat Bupati Jayapura.

Sekretaris FPK Kabupaten Jayapura, Jhon Mauridz Suebu mengatakan, soal pengusulan Pj Bupati Jayapura, baik dari DPRD maupun Provinsi Papua, semua itu merupakan kewenangan Kemendagri, untuk itu pihaknya sangat mendukung keputusan yang nantinya dikeluarkan Pemerintah Pusat.

Baca juga: Nelson Ondi: Isu Penjabat Bupati Jayapura Jangan Dipolitisir!

"Tetapi kita harap, siapapun yang ditunjuk jadi Pj Bupati, perlu memperhatikan persoalan kemanusiaan di Kabupaten Jayapura," kata Jhon kepada awak media di Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (15/12/2022).

Sementara, Ketua FPK Kabupaten Jayapura Menase Bernard Taime menambahkan, persoalan kemanusian perlu diselesaikan, karena masyarakat membutuhkan kenyamanan maupun kedamaian.

"Kami berharap Pj Bupati Jayapura dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama memperhatikan orang asli Papua sesuai dengan undang-undang Otsus," ujarnya.

Kemudian, Ketua Pemuda Panca Marga Kabupaten Jayapura, Nelson Ondi mengatakan, soal Pj Bupati, mau orang Papua ataupun Non Papua sama saja.

"Siapapun yang ditunjuk oleh Kemendagri, itu yang terbaik dan kami akan siap kawal, karena pasti mampu untuk menyelesaikan segala persoalan di Kabupaten Jayapura," ujarnya.

Terkait isu-isu miring yang muncul dalam penunjukan Pj Bupati, menurut Nelson itu hanya gerakan teroris yang sekarang lagi marak.

Baca juga: Penjabat Bupati Jayapura Harus OAP, Masyarakat: Jika Tidak Teriakan Papua Merdeka Menggema!

"Kita kutuk dengan keras dan lawan, karena Kabupaten Jayapura ini daerah yang sudah Nasionalis, maka itu hal-hal tersebut tidak boleh ada disini," tegasnya.

Diwaktu yang sama Tokoh Masyarakat Kabupaten Jayapura, Everly Taime juga mengklarifikasi pernyataannya dalam pada 12 Desember 2022 kemarin.

Dimana dia menyampaikan bahwa Pj Bupati Jayapura yang non Papua yang namanya adalah Triwarno Purnomo, Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Itu dilarang keras untuk masuk pemimpin Kabupaten Jayapura.

Baca juga: Usulan Pj Bupati Tak Diakomodir Mendagri, DPRD Jayapura Berang Perjuangkan Otsus Papua Sia-sia