Bertemu Penjabat Gubernur, Kemenkumham Papua Nyatakan Siap Dukung Pembangunan Papua Selatan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Sharif Jimar

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, bersama sejumlah jajarannya bertemu dengan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apolo Safanpo, Jumat, (6/1/2023).

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Penjabat Gubernur Papua Selatan, Anthonius bersama jajaran menyatakan siap membantu kinerja Penjabat Gubernur dalam mengembangkan Provinsi Papua Selatan.

Sejumlah dukungan yang siap diberikan Kanwil Kemenkumham Papua antaranya mendorong percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan dengan melakukan pendaftaran merek produk yang dihasilkan di Papua Selatan.

Baca juga: Masuk Kategori Rawan, Lapas Kelas 2B Merauke Diusulkan untuk Renovasi

Anthonius menyampaikan untuk mendorong Provinsi Papua Selatan menjadi Lumbung Pangan Nasional, merek dari beras Merauke harus segera didaftarkan, karena melihat peluang besar ke depan identitas beras Merauke dapat menguasai pangsa pasar Wilayah Timur Indonesia.

Selain itu juga, melihat produk terasi dari udang Merauke yang sangat luar biasa dan hasil bumi lainnya, Anthonius tutut mendorong agar produk asli olahan masyarakat Merauke didaftarkan untuk dilindungi pada Kemenkumham.

"Tahun 2023 digagas menjadi Tahun Merek di Kemenkumham RI, dan kami siap mendukung tugas-tugas Penjabat Gubernur Papua Selatan," Ujar Anthonius.

Anthonius juga mendorong agar pemerintah daerah mendorong UMKM di Papua Selatan untuk mendaftar pada Perseroan Perorangan agar usahanya mendapat perlindungan hukum.

Baca juga: Pesan Natal dari Balik Jeruji Lapas Kelas 2B Merauke Papua Selatan

Sementara, Apolo Safanpo menyambut baik dukungan dan dorongan yang disampaikan oleh Kakanwil Kemenkumham Papua.

Apolo Safanpo menjelaskan kepada Kakanwil dan jajaran bahwa sejak dilantik menjadi Pj Gubernur  pada 11 November 2022, Pemerintah Provinsi Papua Selatan baru menyelesaikan 1 dari  4 tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Sehingga, menurut Apolo, dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM sangat dibutuhkan untuk membantu pembangunan Provinsi Papua Selatan. (*)