Pemkot Jayapura

Pemkot Jayapura Tiadakan Work From Home pasca-PPKM Resmi Dicabut Jokowi

Setelah PPKM resmi dicabut Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pemkot Jayapura kini meniadakan sistem kerja dari rumah atau work from home.

Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Aldi Bimantara
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi dicabut Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pemkot Jayapura kini meniadakan sistem kerja dari rumah atau work from home.

Hal itu disampaikan Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey saat memimpin apel di Kantor Pemkot Jayapura, Entrop yang diikuti Tribun-Papua.com Senin (9/1/2023).

"Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Jokowi telah mengeluarkan instruksi untuk tidak diberlakukan lagi pembatasan aktivitas, dalam hubungannya dengan pandemi Covid-19," sebut Frans.

Baca juga: Rakor Bencana Gempa Bumi: Pemkot Jayapura akan Bentuk Tim Terpadu Lintas Sektoral

Untuk itu, sistem kerja dan pengaturannya di lingkungan Pemkot Jayapura akan mengikuti keputusan tersebut.

"Oleh karena tidak ada pembatasan, maka sistem kerja pemerintahan kota pun disesuaikan, yakni tidak ada lagi kerja dari rumah, sehingga semua bekerja di kantor," tegasnya.

 

 

Orang nomor satu di Kota Jayapura tersebut, mengingatkan kembali kepada para pegawai agar jam kerja harus ditaati untuk semuanya, sampai ada kebijakan berikutnya.

Walaupun PPKM dicabut, Frans mengingatkan agar masyarakat tetap menggunakan masker dan disiplin mencuci tangan.

Baca juga: Selama 2022, Pemkot Jayapura Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 3,28 Persen

"Sebab kita ketahui bersama, virus masih ada dan artinya bahwa masih dalam status pandemi mengarah ke endemi," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menghentikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Desember 2022 lalu

Keputusan tersebut diambil setelah mengkaji dan mempertimbangkan selama 10 bulan dan melalui pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka yang ada, maka  pemerintah memutuskan mencabut PPKM. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved