Info Papua Tengah

Daftar Honorer K2 Bodong Muncul, Pemkab Nabire Diminta Tanggung Jawab: Oknum Harus Diproses!

Dari nama-nama yang dinyatakan lulus, ada ditemukan berstatus pegawai bank, swasta dan lain sebagainya. 

Tribun-Papua.com/Istimewa
HONORER SILUMAN - Para tenaga honorer K2 yang tergabung melakukan aksi unjuk rasa dan meminta dengan tegas pembatalan dan pertanggungjawaban atas hasil pengumuman tenaga honorer K2 bodong di Nabire, Papua Tengah beberapa waktu lalu, Jumat (20/1/2023). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire diminta bertanggung jawab penuh atas daftar nama-nama honorer K2 bodong yang dimunculkan. 

Hal itu disampaikan secara tegas tenaga honorer K2, Yonatan Rumere, saat dihubungi Tribun-Papua.com dari Jayapura, Jumat (20/1/2023).

"Jadi memang sebelumnya sekitar Minggu kemarin ada pengangkatan CPNS jalur honorer k2 sekitar 800-an orang yang diterima, dengan syarat yang sudah honor 5 tahun lebih," katanya. 

Yonatan menjelaskan, rekan-rekan sesama tenaga honorer K2 telah menanti dalam jangka waktu yang cukup lama, sekira 1 hingga 2 tahun. 

Baca juga: Honorer Siluman Bermunculan di Pemkab Mimika, Kinerja OPD dan Kepala Daerah Dipertanyakan

"Hingga waktu itu hasilnya keluar, dari semua hasil hampir 70 persen sampai 80 persen, nama-nama yang muncul bukanlah sama sekali tenaga honorer K2," bebernya. 

Dari nama-nama yang dinyatakan lulus tersebut, dikatakan, ada sebagai pegawai bank, swasta dan lain sebagainya. 

"Data-data mereka semua terdata dan diketahui dengan jelas, sehingga ini memang dikatakan K2 bodong, jadi memang teman-teman yang sudah honor lama mengaku kecewa dengan sikap yang diambil Pemda Nabire," pungkasnya. 

Masyarakat juga bertanya-tanya soal hasil yang diumumkan berbeda jauh dengan data-data tenaga honorer di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 

"Karena data-data semua yang kita masukkan itu real, tetapi kenapa nama-nama yang lulus sama sekali tidak jelas, ini ada kecurigaan terjadinya manipulasi data dan dilakukan oleh beberapa oknum di jajaran Pemda Nabire," katanya. 

Itu kemudian menyebabkan masyarakat khususnya tenaga honorer K2 melakukan unjuk rasa atau demonstrasi terhadap Pemda Nabire

"Buat kami lebih ganjil lagi, mengapa Bupati Nabire Mesak Magai membuat surat permohonan pembatalan kepada kementerian, sehingga itu yang buat ganjil dan teman-teman merasa kecewa," tandasnya. 

Menurut Yonatan, seharusnya yang dilakukan Bupati Nabire Mesak Magai ialah langsung melakukan pembatalan bukan malah mengajukan permohonan pembatalan. 

"Sebab ini kebijakan Pemda Nabire, lalu kedua teman-teman honorer bukan hanya meminta pembatalan atas hasil pengumuman tersebut tetapi meminta pertanggungjawaban," tegas Yonatan. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved