Pemkab Jayapura Optimistis Kendalikan Inflasi Tahun Ini

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari.

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemeritah Kabupaten Jayapura optimis mampu mengendalikan inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa tahun ini.

Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, mengatakan pihaknya tengah melakukan pendataan serta pergerakan ekonomi.

"Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama seluruh OPD secara rutin memantau pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar dan lainnya, dan semuanya berjalan normal," kata Triwarno di Sentani, Kamis (26/1/2023).

Baca juga: Paparkan Data Negara Krisis, Tito Karnavian Monitoring Laju Inflasi: Kendalikan Ekonomi

Meski ada peristiwa kebakaran pasar di Sentani beberapa watu lalu, namun hal itu tidak mempengaruhi harga barang.

"Sekarang kita sedang melihat produksi dan distribusi, artinya di hulu produksi yang ada ini seperti apa, dan masalah distribusi serta transportasi juga seperti apa, termasuk pengaruh BBM," ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya langkah intervensi pemerintah daerah (Pemda) dalam mengendalikan inflasi.

"Jangan sampai, upaya pengendalian inflasi justru dilakukan secara autopilot atau bergantung pada mekanisme pasar," kata Toti dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi daerah, secara daring dan luring di Gedung Sasana Bhakti Kantor Pusat Kemendagri, Senin (26/12/2022).

Menurut Tito, sejak tahun 2022 hingga 2023 ini masih belum sepenuhnya Pemda untuk melakukan langkah konkret dalam mengendalikan inflasi.

Baca juga: Pasar Pharaa Terbakar, Korban Minta Pemkab Jayapura Segera Bersihkan Puing-puing Sisa Kebakaran

Menurutnya, hal itu diketahui berdasarkan pantauan Kemendagri terhadap langkah konkret yang dilakukan di daerah meski secara umum Pemda yang melakukan upaya konkret jumlahnya meningkat.

Selain itu, Tito juga menyoroti soal jumlah daerah yang cenderung melakukan langkah konkret dalam memantau harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tetap tersedia.

Sebab menurut Tito, per 26 Desember 2022,  jumlah Pemda yang melakukan langkah tersebut sudah tidak mengalami peningkatan, dan itu terjadi sejak 19 Desember 2022 sebanyak 379 daerah. (*)