Mahfud MD: Benar Pilot Susi Air Asal Selandia Baru Disandera KKB di Nduga Papua

TRIBUN-PAPUA.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengakui bila pilot pesawat Susi Air, Philips Mark Marthens benar disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, p0apua Pegunungan.

Philips disandera pada Selasa (7/2/2023), setelah KKB yang dipimpin Egianus Kogoya membakar pesawat tersebut di Bandara Distrik Paro.

Hal ini diumumkan Menko Polhukam Mahfud MD usai rapat dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

"Ada yang tanya, apakah betul ada penyanderaan di Papua? Iya. Si Methrtens itu disandera oleh kelompok Kagoya, itu disandera, dan kami sedang melakukan (cara) persuasif," ujarnya.

Meski begitu, lanjut Mahfud, keselamatan sandera adalah prioritas utama saat ini.

Pemerintah sedang melakukan pendekatan secara persuasif dengan KKB.

"Tapi kami tidak menutup opsi lain. Kami persuasif agar (pilot) bisa bebas, selamat, damai, tanpa kisruh dan ribut, tapi tidak menutup opsi lain," kata Mahfud.

Baca juga: Atase Kepolisian Selandia Baru Tiba di Papua, Temui Kapolda soal Penyelamatan Pilot Susi Air

Namun, Mahfud belum menyebutkan maksud dari 'opsi lain' tersebut.

Sebelumnya, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa membenarkan bahwa KKB menyebarkan foto dan video saat bersama pilot Philips.

Tampak pilot Philips bersama sejumlah orang dengan bersenjata laras panjang. Foto dan video itu telah tersebar di media sosial.

Berdasarkan dokumentasi itu, Saleh menyimpulkan bahwa pilot Philips bersama KKB pimpinan Egianus Kagoya.

"Pada rekaman video yang beredar tersebut KST (kelompok separatis teroris) telah mengakui telah melakukan aksi teror membakar pesawat Susi Air dan melakukan penyanderaan pilot Susi Air," kata Saleh dalam siaran pers Pendam XVII/Cenderawasih, Rabu ini.

Saleh juga menyatakan bahwa tuntutan KKB telah ia dengar.

TNI-Polri, menurut Saleh, terus melakukan pencarian secara maksimal.

"Termasuk melibatkan semua pihak baik para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat serta pemerintah daerah," ujar Saleh.