Program Literasi Sangat Berdampak bagi Siswa, Unicef Papua: Ini Harus Diteruskan Pemerintah

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI – Program penguatan literasi kepada anak-anak Papua yang selama beberapa tahun dilakukan Unicef Papua bersama Yayasan Nusantara Sejati sangat berdampak pada peningkatan kualitas siswa di Bumi Cenderawasih. Bahkan program bermutu tinggi ini harus dapat diteruskan oleh pemerintah.

Hal itu dikatakan spesialis pendidikan Unicef Papua, Pria Santri Beringin saat acara penguatan literasi yang digelar di salah satu hotel di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (22/2/2023).

Baca juga: Tiga Tahun, Unicef Papua Kolaborasi Yayasan Nusantara Sejati Bikin Program Literasi di 16 Sekolah

Menurutnya, program literasi baca tulis kelas awal yang dilaksanakan Yayasan Nusantara Sejati yang bermitra dengan Unicef Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura, telah mengintervensi 16 sekolah yang tersebar di sepuluh distrik selama tiga tahun.

"Kegiatan ini bisa menjadi inspirasi pemda, menggunakan APBD untuk meneruskan kegiatan literasi. Program yang digarisbawahi adalah kemampuan mengajar guru," terangnya.

Pada 2020 sekitar 140 guru yang ada di 16 sekolah dasar (SD) ini hanya lima persen yang masuk skor minimal.

Penilain tersebut diambil dari cara guru mengajar, menggunakan alat peraga, menyapa anak dengan ramah, memberikan hukuman dan lainnya.

Menurut Pria Santri Beringin, guru menjadi kunci sukses agar siswa dapat belajar secara baik sesuai yang diharapkan.

Pria Santri Beringin menyampaikan, guru-guru yang sudah mendapat bimbingan tidak dibiarkan begitu saja.

Mereka harus terus didampingi oleh supervisinya yaitu kepala sekolah, pegawas sekolah, dinas terkait, dan tim pendamping literasi daerah.

Baca juga: Strategi Pembangunan Kesejahteraan Papua Perlu Libatkan Kebudayaan dan Literasi Digital

Lebih lanjut, kata Pria Santri Beringin menjelaskan, assement nasional 2021, Unicef Papua menyatakan bahwa setengah dari siswa Indonesia belum masuk potensi minimum kategori bukan pembaca.

"Di sini lebih parah lagi, 2015 kami temukan secara nasional hanya enam persen yang belum masuk kategori bukan pembaca. Sementara di Tanah Papua secara keseluruhan sekitar 62 persen," paparnya.

Oleh karena itu, pihaknya memastikan dasar literasi baca tulis harus dituntaskan terlebih dahulu, kemudianberbicara soal sains, numerasi, analisa, skil abad 21, informasi teknologi.

Baca juga: Kolaborasi Peningkatan Literasi, Universitas Multimedia Nusantara Donasi Buku

Kabupaten Jayapura, lanjut Pria Santri Beringin, sangat mendukung program penguatan literasi tersebut.

Mereka rata-rata mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400 hingga Rp 600 juta setahun untuk memberikan anggaran replikasi yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.

"Ini menunjukkan itikad baik dan perlu ditingkatkan menjadi sistem seperti Perda, RPJMD, dan menjadi indikator kinerja utama Dinas Pendidikan, kita terus bantu untuk advokasi," ujarnya.

Baca juga: Tingkatkan Literasi Digital, Bidang KIP Puncak Jaya Adopsi Cara Kerja Kominfo Kabupaten Jayapura

Sementara itu, Kepala SD Negeri Inpres Yosiba di Distrik Ebungfau, Rosita Monim mengatakan, intervensi literasi baca tulis yang dilakukan Yayasan Nusantara Sejati sejak 2020 lalu berdampak sangat baik kepada anak didik.

"Kini anak-anak sudah bisa menulis dengan rapi dan berhitung, serta membaca dengan lancar," ujarnya.

Intervensi Yayasan Nusantara Sejati yang diberikan kepada sekolah berupa pelatihan guru-guru, khusus kelas awal dan juga guru kelas tinggi.

Rosita mengatakan, pihak sekolah akan meneruskan program literasi baca tulis lantaran program tersebut menjawab kebutuhan pembelajaran yang diberikan secara akurat untuk kelas awal sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah.

Baca juga: Tingkatkan Literasi Budaya, Pemprov Papua Dorong Pembuatan Kamus Bahasa Daerah

"Sebelum ada pembinaan dari yayasan, kami mengalami berbagai persoalan. Ini bukan dari kemampuan anak, tapi tenaga pengajar yang kurang," urainya.

Beruntung, saat ini ada 12 guru di sekolah, dibantu dengan guru dari Dinas Pendidikan, sehingga kelas-kelas sudah terisi, dan adanya tambahan lima guru dari PPPK. (*)