Gelar FGD Libatkan Dewan Adat di Jayapura, Yadupa Bakal Keluarkan Panduan Final Komunikasi STBMA

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Dalam gelaran Fokus Group Diskusi (FGD), Yayasan Anak Dusun Papua (Yadupa) akan mengeluarkan panduan final komunikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Adat (STBMA) Papua.

Pantauan Tribun-Papua.com Kamis (2/3/2023), kegiatan tersebut berlangsung pada salah satu hotel di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Staf Yayasan Anak Dusun Papua (Yadupa), Bertha Ronsumbre kepada Tribun-Papua.com mengatakan terkait dengan kegiatan tersebut, secara bersama-sama mampu menghasilkan dokumen panduan final komunikasi STBMA di Papua.

Baca juga: Gandeng Pemprov Papua Selatan, Unicef Gelar LokaKarya Advokasi Replikasi Literasi Kelas Awal

"Kita harapkan panduan ini dapat dikenalkan oleh para kepala adat, untuk bisa disosialisasikan kepada masyarakat," terangnya.

Bertha menjelaskan, terkait kebiasaan atau budaya hidup bersih dan sehat haruslah disosialisasikan kepada masyarakat melalui pendekatan adat ataupun tokoh-tokoh agama.

"Tetapi kembali lagi dengan adanya dokumen ini, bukan berarti secara tegas langsung melarang masyarakat untuk buang air besar sembarangan, tetapi secara perlahan melalui pendekatan sosialisasi," tuturnya.

Ia mengakui memang untuk mengubah perilaku masyarakat membutuhkan proses, tidak bisa secara tiba-tiba.

"Kami merasa penting melibatkan komponen adat dalam hal ini Dewan Adat Papua karena secara hierarki, kami Yadupa berada di bawah Dewan Adat Papua, sehingga kami dalam melakukan projek ini bekerja sama dengan mereka," bebernya.

Pihaknya berharap dengan melibatkan adat, maka masyarakat di kampung-kampung dapat lebih mendengarkan terkait gerakan stop buang air besar sembarangan ataupun persoalan STBM.

Baca juga: Ini Hasil Kesepakatan Bersama Unicef dengan Pemprov Papua Selatan terkait Replikasi PAUD HI

"Sasaran kami untuk di Papua terkait projek ini adalah di Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, dan Port Numbay atau Kota Jayapura," rincinya.

Ia berharap dengan adanya dokumen panduan tersebut, dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dan nantinya bisa direplikasi pada daerah lainnya di Papua.

Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan Adat Papua, Yakonias Wabrar kepada Tribun-Papua.com mengatakan, persoalan sanitasi atau kesehatan merupakan masalah umum di Papua.

"Kami Dewan Adat Papua melihatnya ini isu umum, tetapi dipilih atau disasar 3 kabupaten tersebut lantaran, sebagai sampel mewakili keberadaan Papua, karena dengan adanya masyarakat yang tinggal di pegunungan, rawan, maupun pesisir pantai tentu ini kompleks," tandasnya.

Pihaknya menyampaikan terimakasih, karena menggandeng pihak adat untuk bekerja sama atau berkolaborasi terkait isu ini.

Baca juga: Ketua Tim PKK:  Advokasi PAUD HI Unicef, Pondasi Awal Pendidikan di Papua Selatan

"Terkhususnya untuk Unicef, karena mengedepankan pendekatan secara adat, dan mereka menghubungi kami sebagai orangtua untuk bekerja sama dengan Yadupa," tuturnya.

Menurutnya, dengan berkolaborasi dengan Yadupa maka dapat lebih menyentuh masyarakat adat.

"Kita berharap pula Pemerintah juga ikut kerja sama dengan kami, untuk membantu mereka, karena denga bersama-sama maka akan ada sharing data satu sama lainnya," tutupnya.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengembangkan Dokumen Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/MENKES/SK/IX/ 2008.

Ini tentunya menjadikan STBM sebagai program nasional dan merupakan salah satu sasaran utama dalam RPJMN 2010 hingga 2014, yang menargetkan akhir tahun 2014, tidak akan ada lagi masyarakat Indonesia yang melakukan praktik buang air besar sembarangan.

Untuk menindaklanjuti keputusan menteri itu, sejumlah langkah dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah dan swasta untuk mengatasi permasalahan dimaksud.

Unicef Papua yang fokus pada program kesehatan melakukan kerjasama dengan Yayasan Gapai Harapan Papua dan Yayasan Anak Dusun Papua (Yadupa) untuk melakukan finalisasi Panduan Komunikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Adat (STBMA) dengan tujuan utama memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat adat Papua.

Dalam proses finalisasi draf tersebut, dilakukanlah Fokus Group Diskusi (FGD) II, untuk penyelarasan draft yang sudah ada.

Pada FGD kali ini juga akan dilakukan presentasi tentang hasil studi dari Unicef tentang perilaku buang air besar sembarangan di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Mamberamo Tengah.

Diharapkan dari presentasi ini, ada masukan dari peserta FGD untuk catatan perbaikan terhadap panduan komunikasi STBMA.

Pada kesempatan FGD tersebut, turut hadir perwakilan dari akademisi, Dewan Adat Papua, Unicef, Gapai, dan Yadupa serta diundang dari para pengambil kebijakam, yakni Pemerintah. (*)