Ini Penjelasan Manajemen RSUD Abepura Soal Insentif Covid-19 untuk Nakes

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Kota Jayapura, Papua kembali angkat bicara mengenai insentif Covid-19 yang menjadi tuntutan sebagian tenaga kesehatan (nakes) instansi tersebut.

Menurut Manajemen RSUD Abepura, total insentif Covid-19 yang belum dibayarkan kepada tenaga kesehatan pada Juli hingga Desember 2020 sebesar Rp 12, 9 miliar.

Direktur RSUD Abepura Daisy Urbinas menyampaikan, saat ini anggaran untuk insentif Covid-19 tidak ada di RSUD Abepura.

Baca juga: Ini Penjelasan Direktur RSUD Abepura Soal Insentif Covid-19 yang Belum Dibayarkan Selama 3 Tahun

"Sehingga untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan yang bertugas selama pandemi belum terbayarkan," kata Daisy Urbinas kepada wartawan di Abepura, Minggu (26/3/2023) petang.

Kata Daisy Urbinas, untuk seluruh proses verifikasi pembayaran insentif Covid-19 mengacu pada aturan.

"Proses ini sudah diverifikasi juga oleh pihak inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum proses pembayaran," ujarnya.

Menurut Daisy, yang menjadi tuntutan nakes terkait insentif Covid-19, hal itu juga menjadi tuntutan dari manajemen rumah sakit.

Daisy menjelaskan, pihak RSUD Abepura telah mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan juga melalui DPR Papua yang disampaikan dalam sidang penetapan anggaran perubahan pada 2021 terkait insentif Covid-19 bagi nakes.

"Jadi saya mau jelaskan disini, sebenarnya perjuangan nakes adalah perjuangan rumah sakit yang sampai hari ini kami tahu anggaran itu belum dijawab."

Baca juga: BREAKING NEWS: Ratusan Nakes RSUD Abepura Demo, Insentif Covid Belum Dibayar 3 Tahun

"Tetapi yang menjadi bias adalah seolah-olah dana insentif digunakan oleh kami," sambung Daisy.

Dikatakan Daisy, mekanisme untuk pengurusan pembayaran insentif Covid-19 saat ini, pihaknya sudah berupaya dan sekarang tinggal menunggu untuk pembayaran.

"Kami juga sudah bersurat dan nanti dalam waktu dekat kami akan meminta untuk dilakukan audit ulang oleh inspektorat dan BPKP."