Tenaga Kesehatan Protes Direktur RSUD Abepura dan 80 Pegawai ke Luar Negeri: Bayar Insentif Covid-19

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Gelar aksi demo di RSUD Abepura, tenaga kesehatan mempertanyakan Direktur RSUD Abepura dan 80 pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke Turki, Singapura, dan Malaysia.

Hal ini mereka pertanyakan karena hingga saat ini, insentif Covid-19 yang menjadi hak mereka belum juga diberikan.

Bahkan, ini bukan kali pertama aksi demo dilakukan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Nakes RSUD Abepura Kembali Gelar Aksi Demo, Ini Tuntutannya!

Diketahui, ini merupakan keempat kalinya aksi demo dengan tuntutan yang sama dilakukan.

Tak ayal, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Abepura, Petrus Benyamin Pupeho, memberikan respons bahwa perjalanan dinas 80 pegawai RSUD Abepura, termasuk Direktur RSUD Abepura, menggunakan pembiayaan yang berbeda.

"Terkait 80 orang yang berangkat keluar negeri itu, menggunakan dana akreditasi untuk studi banding," kata Benyamin Pepuho saat ditanya Tribun-Papua.com, di RSUD Abepura, Jumat (11/8/2023).

Pepuho menegaskan, terkait tuntutan tersebut, para nakes mesti jeli membedakan.

"Di sini saya mau sampaikan bahwa dana akreditasi dan dana tenaga kesehatan berbeda ya."

"Berbeda dia punya pembiayaanya, ketika orang pakai dana akreditasi pindah ke pembiayaan nakes pasti itu akan salah dan jadi temuan. Sama halnya juga, ketika dana Covid dipakai ke akreditasi pasti akan salah," sambung Pepuho.

Baca juga: Nakes RSUD Abepura Demo Tuntut Insentif Covid, Ini Penjelasan Manajemen

Untuk itu, kata Pepuho, penggunaan dana untuk 80 orang itu ke luar negeri adalah dana akreditasi, bukan dana nakes.

"Di sini saya pertegas, penggunaan dana untuk 80 orang itu adalah dana akreditasi, bukan dana nakes," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Pepuho, lantaran mereka (nakes) serimg mendapatkan penjelasan dari luar manajemen sehingga tidak bisa komperensif.

"Tadi saat mereka aksi, saya sudah ajak mereka untuk duduk bicara. Tapi mereka tidak mau," katanya.

Pepuho katakan, Manajemen meminta nakes untuk menyingkronkan informasi, sehingga tuntutan tidak bias atau keluar jalur.

"Kalian punya informasi tidak singkron dengan manajemen, kenapa, karena tidak mau duduk bersama dengan manajemen untuk apa yang manajemen sampaikan," katanya.

Ia menambahkan, antara jalan keluar negeri dan insentif Covid itu berbeda dia punya anggaran pembiayaanya. (*)