Kuasa Hukum Johannes Rettob: Harusnya Ini Kasus Perdata, Bukan Pidana

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, dan Direktur Asian One Air, Silvi Herawati, menjalani Sidang Eksepsi (sidang keberatan) terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (30/3/2023).

Kuasa Hukum dari Plt Bupati Mimika, Marvey Dangeubun, mengatakan, pihaknya mengajukan eksepsi karena menilai dakwaan yang diajukan JPU tidak sesuai.

Menurut Marvey, seharusnya kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter yang menjerat kliennya itu masuk bidang perdata, bukan pidana.

"Artinya, pengajuan dakwaan yang diberikan oleh JPU kabur, tidak jelas, dan tidak cukup bukti yang mempunyai dasar hukum serta prematur," kata Marvey di Jayapura.

Baca juga: WADUH! Bagasi Penumpang Lion Air Dicuri di Bandara Mozes Kilangin Timika

Baca juga: Polres dan Pemkab Mimika Kolaborasi, Beri Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat

Baca juga: Begini Penjelasan Kuasa Hukum soal Hasil Sidang Eksepsi Johannes Rettob Hari Ini

Pasalnya, proses pembayaran terhadap PT Asian One Air berakhir pada 2026.

"Artinya, nanti kalau di tahun 2026 tidak terjadi pembayaran hutang piutang atau pelunasan baru itu bisa disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Tetapi itupun juga harus dalam lapangan hukum perdata. Jadi kira-kira ini materi-materi pokok yang kami sampaikan dalam sidang eksepsi," jelasnya.

Untuk itu kata dia, mereka telah memberikan kesempatan kepada JPU untuk mengajukan tanggapan atau pendapatnya terhadap eksepsi tersebut.

"Maka itu, disang ini akan dilanjutkan lagi pada hari kami, tanggal 6 April 2023 dengan materi yang sama," ujarnya.

Adapun Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, pengajuan keberatan itu terkait dakwaan yang disampaikan oleh JPU.

"Jadi hari Kamis (6/4/2023) nanti baru lanjut dan di situ kita akan dengar tanggapan dari kejaksaan," pungkasnya. (*)