BREAKING NEWS: Ojek Online Mengadu ke Pemkot Jayapura, Ketimpangan Tarif Maxim Disorot Tajam

"Target kami supaya ini bisa dirampungkan adalah sesegera mungkin dengan terus berkoordinasi bersama Dishub Provinsi Papua," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Provinsi Papua, Rein Yohan Sahetapy menyampaikan, isu utama yang menjadi permasalahan ialah tarif angkutan. 

Baca juga: Sopir Taksi Bandara Sentani Menjerit, Pemerintah Diminta Tiadakan Maxim dan Grab di Papua

"Soal tarif angkutan ini kami di provinsi telah membahasnya pada saat kenaikan BBM yang lalu." 

Pihaknya akan kembali mengundang para aplikator untuk membahas dari sisi teknis, guna penetapan tarif yang resmi diberlakukan di Kota Jayapura. 

"Kami juga akan mengeluarkan Pergub soal tarif angkutan jalan, sekaligus akan kita bahas dan dikeluarkan tarif angkutan jalan Provinsi Papua," jelasnya.

Ditanya soal zonasi, Rein mengatakan zonasi yang telah ditetapkan adalah kewenangan dari kementerian. 

"Tentunya pihak aplikator, harusnya ketemu dengan Pemda untuk membahas soal idealnya tarif seberapa besar." 

Adapun pertemuan ini dihadiri Ketua DPD Organda Provinsi Papua, Ketua DPC Organda Kota Jayapura, dan Presidium GARDA Indonesia Kota Jayapura.

Baca juga: Kantor Maxim Disegel, Dianggap Ancaman Serius: Begini Sejarahnya hingga Merambah ke Indonesia

Hadir pula sejumlah pimpinan aplikator mulai dari PT Grab Indonesia Cabang Jayapura, THGO Perwakilan Kita Jayapura, Maxim Kota Jayapura, Gojek Indonesia Kota Jayapura, dan INDRIVE Indonesia Kota Jayapura.

Selain itu, hadir pula Koordinator trayek angkutan penumpang umum di Kota Jayapura, serta perwakilan driver aplikasi online roda dua dan roda empat.

Diberitakan sebelumnya, kantor Maxim di kawasan Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua, digeruduk ratusan driver ojek onlie, Kamis (16/3/2023) siang.

Selain Maxim, ratusan driver Ojol itu juga akan bergerak ke Kantor Grab Jayapura.

Mereka mendesak dua penyedia jasa transportasi online itu untuk menyamaratakan tarif penumpang.

Tujuannya, agar tidak terjadi kesenjangan pendapatan. (*)