ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Info Merauke

Ratusan Tenaga Honorer Geruduk Kantor DPRD Merauke, Pujiono: Ada Kejanggalan!

Kasil pengumuman nama-nama tenaga honorer sebanyak 600 orang yang telah dipampang di depan Kantor BKD Merauke ada kejanggalan.

Penulis: Yulianus Bwariat | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Yulianus Bwariat
Ratusan tenaga honorer yang namanya tidak lolos dalam verifikasi administrasi CPNS Merauke, mendatangi Kantor DPRD Merauke. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Bwariat

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Ratusan tenaga honorer menggeruduk kantor DPRD kabupaten Merauke.

Kedatangan mereka untuk meminta dilakukannya rapat dengar pendapat bersama para anggota dewan dan pemerintah Kabupaten Merauke terkait adanya sejumlah nama tenaga honorer tidak yang lolos pada pemberkasan CPNS dan PPPK.

Kepada wartawan, ketua Ikatan Honorer Kabupaten Merauke, Pujiono menuturkan, hasil pengumuman nama-nama tenaga honorer sebanyak 600 orang yang telah dipampang di depan Kantor BKD Merauke ada kejanggalan.

Baca juga: Tak Lolos Administrasi CPNS dan PPPK Kabupaten Merauke, Puluhan Honorer Mengadu ke DPRD

"Ada hak-hak yang seharusnya kami terima tapi diambil orang lain, kami punya data lengkap baik itu secara manual yang dikirimkan teman-teman dari setiap SKPD dan ditambah tahun 2021 ada pendataan non ASN, " kata Pijiono di Kantor DPRD Merauke, Rabu (12/4/2023).

Lanjutnya, pengangkatan honorer dilihat berdasarkan masa kerja atau Terhitung Mulai Tanggal (TMT) kerja. Jika tidak berdasarkan masa kerja dapat diartikan adanya kesengajaan.

 

 

"Kalau tidak berdasarkan masa kerja, itu yang membuat kami semua tidak terima. Semestinya kita yang terima tapi kenapa diberikan kepada orang lain.”

“Jelas ada kejanggalan, contohnya banyak yang lolos dengan masa kerja yang masih muda, sedangkan banyak senior-senior yang masa kerja sampai 15 tahun tidak masuk dalam 600 itu, " sambungnya.

Baca juga: Pemkab Jayapura Pastikan Nasib Honorer Akan Diakomodir, Begini Penjelasan BPSDM

Yang lebih mengagetkan lagi, kata Pujiono, ada yang tidak pernah menjadi tenaga honorer namun lolos dalam verifikasi administrasi CPNS/PPPK.

Semua bukti data telah disiapkan untuk akan dibuka pada RDP nanti.

"Kalau melihat kembali, kuota 600 itu adalah aspirasi dari ikatan honorer kabupaten dan provinsi ke BKN, setelah itu turunlah kuota 20.000 dan kabupaten Merauke sendiri mendapatkan kuota 600, itu di jaman bupati Fredi Gebze, jadi bukan jerih payah siapa-siapa," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved