TEGAS! Zulkifli Hasan Bakal Coret Ketua Partai yang Tolak Ikut Caleg 2024

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yohanes Musanus Palen

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Partai Amanat Nasional (PAN) mengintruksikan kepada seluruh Ketua DPW dan DPD  PAN di seluruh Indonesia, wajib ikut calon legislatif (Caleg) pada Pileg 2024 mendatang.

“Ya ini keputusan Partai. Wajib hukumnya bagi Ketua Partai baik DPW dan DPD untuk ikut caleg pada Pileg 2024 mendatang,” kata Ketua Umum PAN, Zulkifli Hassan ketika ditemui di Jayapura, Selasa (2/5/2023).

Zulkifli Hassan menyampaikan, PAN bakal berusaha keras untuk mendapatkan jumlah kursi terbanyak di Pileg 2024 mendatang baik di DPR RI, DPR provinsi dan kabupaten/kota.

Baca juga: TERUNGKAP! Ini Dua Agenda Penting Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kota Jayapura

“Jangan sampai kosong,” tegasnya.

Zulkifli yang juga menjabat seagai Menteri perdagangan ini berpendapat, jika ada Ketua Partai di daerah yang tidak mau ikut Caleg maka dicoret saja dan digantikan oleh orang lain.

“Untuk apa dia jadi Ketua Partai kalau nantinya tidak mau ikut Caleg, termasuk kalau partai memintanya untuk bertarung atau maju mencalonkan sebagai bupati, wali kota, atau gubernur,” tuturnya.

Khusus Pileg, ia berharap seluruh kader dan ketua partai di tingkat daerah agar berkosentrasi penuh.

Sehingga, kata Zulkifli, semua dapil itu terisi calegnya sesuai jumlah kursi.

“Ini jangan sampai kosong. Artinya di dapil itu jangan sampai tidak ada Caleg dari Partai PAN,” ujarnya.

Baca juga: PAN Tentukan Capres dan Cawapres Usai Ngopi Bareng dengan Presiden Jokowi

“Kalau mereka tidak ikut Caleg, itu berarti mereka tidak mau mendukung kemenangan PAN di Pileg 2024 mendatang. Seluruh kader PAN saya harap konsistennya untuk kemenangan PAN baik Pileg, Pilpres hingga Pilkada nanti,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPW PAN Provinsi Papua, Yulianus Rumbairussy mengatakan, perintah Ketua Umum PAN itu sudah jelas bahwa semua Ketua DPW dan DPD diseluruh daerah wajib ikut Caleg.

Demikian juga seluruh pengurus Ketua DPW di empat provinsi di Papua dan 29 kabupaten/kota wajib ikut Caleg. (*)