Pesan MenpanRB, Abdul Azwar Anas saat Peresmian MPP: Memperkuat Layanan Publik di Indonesia Timur

Laporan Wartawan Tribun-Papua.Com,Yohanes Musanus Palen

TRIBUN-PAPUA.COM-JAYAPURA - Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir dan resmi beroperasi di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Rumah dari berbagai pelayanan tersebut  telah diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas didampingi Plh Sekretaris Daerah Papua, Suzana Wanggai dan Pj Wali Kota Jayapura, Frans Pekey.

Baca juga: Frans Pekey: MPP Hadir Bagian Upaya Pemerintah Kota Jayapura Mensejahterakan Rakyat

Menpan RB, Abdul Azwar Anas berharap MPP di Kota Jayapura tersebut merupakan MPP ke-120 di Indonesia, sekaligus MPP pertama di Indonesia Timur.

“MPP di Kota Jayapura ini untuk memperkuat layanan publik di Indonesia Timur,” ujar mantan Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Azwar Anas ini mengaku, kehadiran MPP di berbagai daerah Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia-sentris bukan hanya terkait infrastruktur.

Indonesia-sentris juga meliputi sektor pelayanan publik yang ramah bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Anas, kehadiran MPP di Kota Jayapura ini menjadi fasilitas pemerintah untuk masyarakat di Kota Jayapura agar mudah dalam mengakses beragam layanan publik. 

Melalui MPP, masyarakat kini hanya perlu datang ke satu tempat untuk mengurus perizinan dan pelayanan administratif, serta dapat mengakses informasi seputar pelayanan publik.

Baca juga: Frans Pekey: MPP Hadir Untuk Mudahkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kota Jayapura

 “Sesuai informasi pak Pj Wali Kota Jayapura tadi sebanyak 100 layanan yang akan ada di MPP dengan puluhan istansi yang tersedia untuk berbagai kebutuhan masyarakat Jayapura dan sekitarnya,” terang Anas.

Sementara itu Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, hadirnya MPP  di Kota Jayapura adalah wujud transformasi birokrasi pelayanan publik yang tradisional ke model birokrasi modern. 

Selain itu terbangunnya MPP juga merupakan upaya Pemerintah Kota Jayapura dalam menerapkan program reformasi birokrasi tematik. (*)