Direktur RSUD Jayapura: KPS Tidak Ada, OAP Kesulitan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.Com,Yohanes Musanus Palen

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Direktur RSUD Jayapura, drg Aloysius Giyai mengaku, semenjak Kartu Papua Sehat (KPS) tidak diberlakukan lagi oleh Pemerintah, ada kesulitan yang dialami oleh Orang Asli Papua (OAP) dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Kita harus akui bersama bahwa KPS ini ada untuk membantu Orang Asli Papua (OAP) dalam mempermudah mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Aloysius ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/6/2023).

Sebagai pencetusnya KPS di Papua, Aloysius menyampaikan, jika KPS ini dulunya dibiayai dari dana Otonomi Khusus (Otsus), sehingga di tahun 2014 awal saat dirinya ditunjuk sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, maka program KPS ini dievaluasi dan direvisi kembali oleh Gubernur Lukas Enembe.

Baca juga: KASN: Ada Dugaan Pelanggaran Sistem Merit Pemberhentian Aloysius Giyai dari Direktur RSUD Jayapura

Sehingga , kata Aloysius, KPS yang awalnya dihanya dipakai untuk tiga rumah sakit yakni RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan Rumah Sakit Jiwa Abepura, wajib seluruhnya rumah sakit di Tanah Papua dibiayai oleh Pemerintah dari dana Otsus melalui program KPS ini.

“Setelah program KPS ini jalan di daerah-daerah,tetapi ada kesulitan yang dialami masyarakat di pedelaman saat rujukan pasien, sehingga kita lakukan kerja sama juga dengan maskapai penerbangan swasta melalui program KPS ini,” ujarnya.

Selain itu KPS ini juga berkerja sama dengan klinik-klinik swasta di daerah pedalaman, karena faktanya banyak orang Papua juga yang datang berobat disana, sehingga pihaknya juga alokasikan anggarannya ke klinik-klinik swasta tersebut.

Juga pihaknya menganggarkan ke rumah sakit mitra swasta, misalnya Rumah Sakit Dian Harapan, Bhayangkara, Marten Indey, Angkatan Laut dan klinik-klinik swasta baik milik lembaga swadaya masyarakat maupun keagamaan.

“Kami titipkan dana KPS itu di sana, sehingga orang Papua yang mau datang berobat dilayani dengan baik,” tuturnya.

Baca juga: Tanggapan Plh Gubernur Papua terkait Aloysius Giyai Jadi Direktur RSUD Jayapura: Itu Perintah KASN

Aloysius menjelaskan, itu semua bukan duplikasi pembiayaan,karena pihaknya membiayai masyarakat yang belum punya e-KTP, sebagai syarat utama keikut sertaan BPJS dan paket pembiyaan di luar jaminan BPJS.

“Sebagai pencetus dan inisitor KPS ini saya sedih, karena sekarang KPS ini tidak diberlakukan lagi dengan alasan dana Otsus situ sudah langsung ke Kabupaten/Kota. Padahal manfaat KPS ini sangat membantu OAP dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,” tuturnya.

Dikatakan, yang menjadi pertanyaannya sekarang, OAP yang tidak punya e-KTP sebagai syarat mutlak memiliki kartu BPJS dan paket pembiayaan di luar jaminan BPJS itu dapat biaya dari mana.

“Harapan saya, jaminan kesehatan bagi OAP harus kita lanjutkan, atau namanya kita rubah lagi tidak masalah yang penting isinya tetap sama,” tandas Giyai. (*)