PN Tipikor Putuskan Penahanan Lukas Enembe: Nota Keberatan Ditolak Hakim

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memutuskan penahanan terhadap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.

Penahanan ini berkaitan dengan perkara dugaan suap dan gratifikasi.

Lukas Enembe disebutkan JPU menerima total hadiah atau suap sebanyak Rp 45.843.485.350 (Rp 45,8 miliar).

Dengan rincian Rp10,4 miliar diberikan Piton Enumbi sebagai pemilik PT Melonesia Mulia.

Kemudian, dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo yang memberikan Rp 35,4 miliar.

Namun, penahanan terhadap Lukas Enembe harus dibantarkan.

Dengan kata lain, dilakukan penundaan penahanan sementara terhadap terdakwa karena alasan kesehatan.

Pembantaran perkara Lukas Enembe dilakukan sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

Selanjutnya, sidang perkara Lukas Enembe akan dilanjutkan kembali.

"(Permohonan penundaan karena alasan kesehatan) dikabulkan, sehingga penahanan terhadap terdakwa Lukas Enembe harus dibantarkan, terhitung sejak Senin (26/6/2023) sampai dengan Minggu (9/7/2023)," kata Majelis Hakim dikutip Tribunnews.com.

Baca juga: Hakim Tolak Nota Keberatan Lukas Enembe, Sidang Tipikor Berlanjut

Pembantaran ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran MA Nomor 1 1989 tentang Pembantaran.

Dalam hal ini diberikan tenggang waktu penahanan bagi terdakwa yang menginap di rumah sakit, atau di luar rutan.

Majelis Hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk selalu mengabarkan perkembangan kesehatan Lukas Enembe.

"JPU melakakukan pembantaran terhadap terdakwa Lukas Enembe dan harus senantiasa mengupdate kabar perkembangan kesehatan Lukas Enembe untuk kemudian sidang perkara dilanjutkan," ujar Majelis Hakim.

Baca juga: Ini Peran Girius One Yoman di Kasus Lukas Enembe: Dapat Fee 1 Persen!

Diketahui, pembantaran terhadap perkara Lukas Enembe dilakukan karena Eksepsi atau nota keberatan dari Lukas Enembe telah ditolak oleh Majelis Hakim.