Ribut-ribut soal Beasiswa Otsus, Frans Pakey: Pemprov Papua Harus Lakukan Koordinasi

"Dana Otsus Kota Jayapura tahun ini sangat kecil hanya 126 Miliar lebih. Kalau dipakai untuk membiayai semua mahasiswa ini maka tidak cukup dan dipakai habis," terang Pekey.

Seharusnya Pemerintah Provinsi Papua harus atur baik agar anak-anak mahasiswa ini tidak terlantar atau sampai dikeluarkan dari kampus atau asrama mereka.

"Jangan BPSDM Papua melempar kesalahan atau tanggung jawab mereka ke Kabupaten/Kota hanya untuk menutupi kesalahan yang mereka buat saat ini," pinta Pekey.

Tambah Pekey, seharusnya bukan sekarang baru mau lakukan validasi data, seharusnya itu sudah dilakukan dua atau tiga tahun lalu, bukan baru sekarang ini lakukan validasi terus.

Apalagi program ini sudah bertahun-tahun sudah berjalan, masa BPSDM Papua tidak punya data basenya selama ini.

"Itu sebuah keanehan ya, sehingga kalau 500-600 orang mahasiswa ini diserahkan ke Pemerintah Kota Jayapura kami tidak sangup. Karena pasti biayanya sudah melebihi dana Otsus yang diterima oleh Pemkot Jayapura saat ini," pintanya.

Baca juga: Pengelola Beasiswa Otsus Rp 600 Miliar Dipertanyakan, Ketua DPR Papua: Kok Aneh Bisa Nunggak?

Perlu diketahui pula dana Otsus yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota itu sudah jelas peruntukkannya, pendidikan sekian persen, kesehatan, infranstuktur dan ekonomi.

Lalu yang berikut proses ditahun 2023 ini sudah jalan dimana APBD dan dana Otsus itu sudah jalan dan ditetapkan.

"Kita mau pake uang dari mana untuk membiayainya.Ini kesalahan besar yang dilakukan oleh BPSDM Papua, tidak mengurus anak-anak mahasiswa ini dengan baik," beber Pekey.

Pemerintah Kota tidak melepas tangan untuk persoalan ini, tetapi sejak awal BPSDM Papua tidak mengurus masalah ini dengan baik.

Pasalnya secara tiba-tiba ditengah jalan setelah anggaran Otsus ini sudah jalan dalam tahun anggaran baru mau bicara soal masalah mahasiswa ini.

Kalau daerah atau Kabupaten yang jumlah masiswanya sedikit tidak masalah pasti mereka sanggup dan bisa dibuat didalam APBD Perubahan tahun ini.

"Saya pikir kita harus bicara soal rasional dan profesional dalam berkerja, tidak sembarang begitu. Kalau serahkan data itu resmi sifatnya, bukan serahkan data model selebaran kertas saja. Itu model kerja apa. Pemerintah tidak punya model kerja seperti itu," tegas Pekey.

Ditanya bahwa BPSDM Papua sudah menyerahkan data ke Pemkot Jayapura saat ini, Pekey menjelaskan mereka hanya datang membawa daftar nama saja dan sifatnya tidak resmi.

Seharunya model kerja Pemerintahan bukan seperti itu. Harus ada surat resmi Gubernur Papua kepada Bupati dan Wali Kota dalam penyerahan data mahasiswa ini.

"Harus resmi karena ini dasar untuk kami bisa menyiapkan anggarannya. Ini uang Negara yang kita pakai bukan uang keluarga. Ini hanya data selebaran, dasarnya apa kami mau alokasikan anggarannya," tandas Pekey.(*).