Frans Pekey Mohon Dukungan Masyarakat Adat Kota Jayapura, Buntut Fasilitas Umum Dipalang

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yohanes Musanus Palen

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, akhirnya buka suara perihal pemalangan sejumlah fasilitas umum di Kota Jayapura.

Frans bahkan memohon dukungan masyarakat adat Kota Jayapura agar selalu mengedepankan komunikasi, sehingga pemalangan tidak berdampak pada aktivitas masyarakat umum.

“Saya pikir itu suatu hal yang lumrah dan sering kali terjadi baik di Kota Jayapura, atau daerah lain di Papua,” ungkap Frans Pakey ketika ditemui Tribun-Papua.com di Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (27/6/2023) pagi.

Namun, menurut Frans, tidak ada kawasan di Papua yang tak bertuan.

Sebaliknya, pasti ada pemiliknya, baik pihak kedua, ketiga, maupun pemerintah, atau masyarakat adat itu sendiri.

Baca juga: Pemkot Jayapura Gelontorkan Rp 4,5 Miliar untuk Pengadaan Kendaraan Dinas Baru

Bahkan ada aset-aset milik Pemkot Jayapura maupun Pemprov Papua, termasuk instansi vertikal yang dipalang.

Frans mengaku paham jika ada kekecewaan dari pihak masyarakat adat, sehingga berbuntut pada aksi pemalangan fasilias umum milik pemerintah.

“Demikian, kita selalu berusaha melakukan pendekatan dialogis, komunikasi dengan para pihak terkait, termasuk keluarga atau kepala suku,” ujar Frans.

“Saya pikir selama ini sudah berjalan baik ya, tinggal bagaimana kita masing-masing pihak untuk komitmen menjalakan kesepakatan yang sudah dibuat selama ini dengan masyarakat adat di daerah,” sambungnya.

Sebut saja pemalangan di Jalan Holtekamp yang terjadi beberapa hari lalu.

Jalan tersebut diketahui menjadi kewenangan Pemprov Papua.

“Puji Tuhan, masalah itu sudah ditindaklanjuti, sehingga aktivitas lalu lintas di daerah tersebut dapat kembali berjalan normal,” jelasnya.

“Berapapun nilainya, itu bukan persoalan. Tetapi ada kemajuan dalam keputusan yang dibuat di sana. Saya juga mengimbau dan mohon dukungan, serta bantuan dari para ondoafi, kepala suku, masyarakat adat di Kota Jayapura untuk senantiasa juga mempertimbangkan tentang kepentingan umum. Kalau ada masalah, maka perlu ada komunikasi,” tutup Pekey. (*)