Paradigma Sekolah dan Guru dalam Penerapan Kurikulum Merdeka di Papua

"Kita angkanya 2 sampai 0, itu rendah nilainya. Untuk Papua dan Papua Barat assesment nasional dibawah kompetensi minimum, standarnya harus angka tiga keatas," katanya.

Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Melam Hili, Endang Wuriyani mengatakan sekolah pada tahun lalu sempat terdaftar sebagai sekolah yang menerapkan IKM tetapi statusnya sebagai mandiri belajar.

Endang memaparkan kendalanya adalah faktor guru yang belum mau berubah, faktor usia, dan rasa nyaman di zona mengajar saat ini.

Ia mengakui dengan status itu penerapan IKM belum berjalan sepenuhnya, karena kebanyakan guru belum paham meski begitu pihaknya sudah mulai mengikuti perubahan yang di lakukan oleh kementerian dengan merubah status dari mandiri belajar secara perlahan-lahan.

"Kami belum jalan karena belum paham, saya merasa lebih kuat lagi untuk diterapkan di tahun ajaran baru dengan harapan benar-benar di terapkan disecara menyeluruh," jelasnya.

Endang menambahkan dari 24 guru di sekolah belum ada satu pun guru yang termasuk guru penggerak.

Baca juga: Ini 4 Program Besar Dalam Merdeka Belajar di Papua

"Kebanyakan guru kami ditas 50 tahun dan tidak masuk kategori itu. Ada yang lain tapi belum siap," jelasnya.

Sementara itu, Pengawas sekolah dasar di Bonggo, Kabupaten Sarmi, Alton Mataputun mengatakan tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai pengawas yakni mendampingi, memonitoring, dan memastikan kegiatan pembelajaran berjalan di 13 sekolah binaanya.

Sebagai pengawas di Distrik Bonggo dan Bonggo Timur, di Kabupaten Sarmi ada 19 sekolah yang telah mendaftar penerapan IKM.

Namun pemerintah setempat tidak mewajibkan penerapan tersebut. Sehingga menjadi kewenangan sekolah untuk mendaftar secara mandiri.

"Rata-rata kepala sekolah ada di zona nyaman mereka tidak mendaftar karena tidak mau," ujarnya.

Lebih lanjut, karena itu, dalam mendampingi kepala-kepala sekolah di Bonggon ia biasanya akan menyisipkan materi IKM untuk memberikan dorongan kepada sekolah.

"Di sekolah binaan saya bilang lebih bagus untuk pembelajaran menerapkan IKM tapi kembali kepada kepala sekolah. Mereka kebanyakan tidak mau repot dengan kebijakan baru," ujarnya. (*)