ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Info Jayapura

Paskalis Kossay: Kemenparekraf Segera Klarifikasi Penggunaan Koteka di Papua Street Carnival

"Saya cukup kesal dan sangat disayangkan ya, sepertinya penanggung jawab ivent itu tidak mau pusing untuk bertanggung jawab," kata Paskalis Kossay.

Penulis: Hendrik Rikarsyo Rewapatara | Editor: Roy Ratumakin
Kolase Tribun-Papua.com
Berbagai kecaman dilontarkan sebagai bentuk kekecewaan salah penggunaan koteka dalam ivent Papua Street Carnival yang digelar di pelataran Kantor Gubernur Papua, Jumat (7/7/2023) lalu. Tokoh Masyarakat Wilayah Adat Lapago Paskalis Kossay, geram dengan tindakan pelecehan yang dilakukan dalam ivent tersebut. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Tokoh Masyarakat Wilayah Adat Lapago Paskalis Kossay, kembali memperingatkan pihak penyelenggara Papua Street Carnival agar segera mengklarifikasi penyalahgunaan koteka dalam ivent tersebut.

Menurut Kossay, dirinya begitu kesal dengan tindakan pelecehan budaya milik masyarakat Lapago itu.

"Saya cukup kesal dan sangat disayangkan ya, sepertinya penanggung jawab ivent itu tidak mau pusing untuk bertanggung jawab," kata Paskalis Kossay saat dihubungi Tribun-Papua.com, Selasa (11/7/2023).

Baca juga: TEGAS! BEM Nusantara Desak PYCH Klarifikasi Penyalahgunaan Koteka di Papua Street Carnival

Paskalis Kossay menjelaskan, dalam hal ini mereka (penyelengara) Papua Street Carnival mendorong Simon Tabuni untuk menjadi tameng.

"Mereka dorong Simon Tabuni, biar berhadapan dengan sesama sukunya. Penanggung jawab ivent maupun pengelola PYCH (Papua Youth Creative Hub) mau menghindar dari tanggung jawabnya. Sekali lagi, ini sangat disayangkan," ujarnya.

 

 

Minta Kemenparekraf dan PYHC Klarifikasi

Menurut Kossay, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mesti bertanggungjawab mengklarifikasi persoalan kontraproduktif ini.

"Harus juga diingat bahwa level persoalan ini bukan level lokal, tapi level nasional karena dihadiri Presiden dan dibuka oleh presiden dan juga projek pusat," tegasnya.

Untuk itu, kata Kossay, dirinya tetap berpandangan pelecehan budaya itu tetap ada selama aktor utama tidak memberikan klarifikasi. (*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved