UPDATE: Polisi Lakukan Pendataan Kerugian Pasca Kerusuhan di Dogiyai

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Polres Dogiyai melakukan pendataan kepada keluarga korban pasca kerusuhan di Dogiyai yang berujung pembakaran rumah warga di Kompleks Pasar Ikebo, Provinsi Papua Tengah.

Kaur Mintu Sat Intelkam Polres Dogiyai, Bripka Karlos, mengatakan pendataan ini dilakukan atas permintaan pimpinan.

Baca juga: LBH Papua Desak Komnas HAM Terjunkan Tim Investigasi ke Dogiyai Papua Tengah: Ada Apa?

"Ini atas perintah pimpinan, kemudian untuk melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) yang meminta data tersebut," kata Karlos melalui keterangan tertulis, Kamis (20/7/2023).

Dikatakan Karlos, data yang terkumpul nantinya akan digunakan sebagai dasar pemberian bantuan sembako dan uang tunai oleh Kemensos maupun pemerintah daerah.

Menurutnya, sampai saat ini situasi Kamtibmas di Dogiyai aman terkendali, dan masyarakat sudah melakukan aktifitasnya seperti semula.

"Hingga saat ini, keamanan dan ketertiban di wilayah Polres Dogiyai pascakejadian tanggal 13 Juli 2023 tetap terjaga dengan baik," ungkapnya.

Selain itu, kata Karlos, Polres Dogiyai juga melakukan pendataan kerugian materi yang dialami oleh masyarakat yang menjadi korban pembakaran di Kompas Pasar Moanemani.

Baca juga: Pasca Kerusuhan di Dogiyai, Aparat Gabungan TNI-Polri Tingkatkan Patroli jaga Kamtibmas

"Daftar kerugian material rumah dan kios yang tercatat mencakup berbagai pemilik rumah dan usaha di area tersebut sebanyak 71 bangunan."

"Kerugian material ini mencapai miliaran rupiah, dengan sejumlah rumah dan usaha yang hancur akibat kebakaran," sambung dia.

Baca juga: Legislator Papua Ini Minta Polda Usut Tewasnya Pemuda Dogiyai, Yosua Keiya Terkena Tembakan

Namun, kata Karlos, terdapat beberapa catatan penting dalam pendataan ini. Misalnya beberapa korban pembakaran belum dapat didata karena tidak berada di tempat pada saat pendataan dilakukan.

Selain itu, kantor perpustakaan dan aset negara serta pemberdayaan perempuan dan anak juga belum dapat didata secara lengkap karena merupakan aset negara. (*)