ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Info Jayapura

AKHIRNYA! Status SMA PGRI dan KORPRI Jayapura akan Dinaikkan Menjadi Sekolah Negeri

Menurut Pekey, dirubahnya status kedua sekolah tersebut karena pihaknya ingin agar ada penyebaran sekolah negeri di 5 Distrik di Kota Jayapura.

Penulis: Yohanes Musanus Palen | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Yohanes Musamus palen
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pakey. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yohanes Musanus Palen

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura akan merubah status sekolah SMA PGRI dan KORPRI Jayapura dari sekolah swasta ke sekolah negeri.

Hal ini disampaikan oleh Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pakey ketika ditemui wartawan Tribun-Papua.com di Kantor Wali Kota Jayapura usai apel pagi, Senin (7/8/2023)

Menurut Pekey, dirubahnya status kedua sekolah tersebut karena pihaknya ingin agar ada penyebaran sekolah negeri di 5 Distrik di Kota Jayapura.

Baca juga: Ini Tuntutan Masyarakat Adat Enggros-Taboti Soal Blokade Jalan Holtekamp: Ganti Rugi Rp 100 Miliar

"Jadi sampai hari ini di Distrik Heram itu belum ada sekolah negeri khusus SMA kalau SMK itu sudah ada disana," kata Pekey.

Pekey mengaku, nanti anak-anak yang ingin menempuh pendidikan di sekolah negeri dari wilayah Distrik Heram tidak lagi mencari sekolah negeri yang ada di Abepura atau wilayah lain di Kota Jayapura.

 

 

Sekolah PGRI dan KORPRI itu sudah lama dibangun ternyata pengelolaanya tidak dilakukan secara efektif oleh kedua lembaga ini.

Bahkan dari sisi pembiayaan kedua sekolah itu masih dibebankan dari ABPD Pemerintah Kota Jayapura.

"Sebaiknya kita negerikan saja kedua sekolah itu supaya bisa dikelola dan disuport anggaran yang secara full dari Pemerintah Kota Jayapura sama dengan sekolah negeri lainnya di Kota ini," ucap Pekey.

Baca juga: Jalan Holtekamp Jayapura Kerap Dipalang, Frans Pekey: Ganti Rugi Lahan Adat Itu Urusan Pemprov Papua

Pihaknya berharap dengan peningkatan status kedua sekolah tersebut nantinya bisa meningkatkan kualitas pendidikan mereka kedepannnya termasuk manajemennya bisa lebih efektif.

Selain itu orang tua atau anak-anak tidak hanya memilih sekolah negeri tertentu di Kota ini yang pada akhirnya menimbulkan masalah seperti yang sudah terjadi dibeberapa sekolah saat ini.

"Nanti banyak pilihan, sehingga tidak fokus pada satu SMA Negeri saja dan sistem zonasi itu bisa diberlakukan untuk meminimalisir masalah yang terjadi," terang Pekey.

Secara SDM Gurunya sudah ada di kedua sekolah ini, termasuk fasilitas baik gedung sekolah itu tersedia, tinggal bagaimana dioptimalkan status dari kedua sekolah itu dari swasta ke negeri. (*)

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved