Peduli Kesehatan Gratis ke Orang Asli Papua Tengah, Pemprov Kerja Sama dengan 5 RS di Jayapura

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yohanes Musanus Palen

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pemprov Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah melakukan kerja sama dengan 5 rumah sakit di Kota dan Kabupaten Jayapura.

Kelima  rumah sakit tersebut, yaitu; RSUD Abepura, RS Jiwa Daerah Abepura, RSUD Yowari, RS Dian Harapan, dan RS Marthen Indey.

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, dr Silwanus Sumule mengatakan, kerja sama ini guna memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga Orang Asli Papua (OAP).

Baca juga: Dampak Cuaca Ekstrem, Pemerintah Cari Solusi Krisis Pangan di Papua Tengah

"Kami sadari bahwa dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Papua Tengah belum memadai dan lengkap, sehingga kerja sama ini dianggap penting sekali dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat dari Papua Tengah," kata Silwanus Sumule.

Kata Sumule, kerja sama ini merupakan bagian dari pelaksanaan Kartu Otsus Sehat (KO SEHAT). Nama ini ambil karena sumber pembiayaannya dari Dana Otsus.

Selain itu peruntukkannya selain kepada masyarakat umum juga lebih khusus bagi OAP yang ber-KTP Papua Tengah.

Apalagi, kata Silwanus, di Kota dan Kabupaten Jayapura banyak mahasiswa dan pelajar dari Papua Tengah yang sedang menempuh pendidikan di dua daerah ini.

Sehingga, menurutnya, apabila mereka ada KTP Papua Tengah dan datang berobat di Rumah Sakit yang sudah kerja sama ini maka bisa dilayani secara gratis.

"Prinsipnya, apa yang tidak dicover oleh BPJS, itulah yang akan akan dicover oleh rumah sakit, lalu mereka klaim dan kami bayar," terang Silwanus.

Baca juga: Muhadjir Effendy Sebut Sosok Pejabat Ini Coba Tutupi Bencana Kelaparan di Papua Tengah

Menurut Silwanus, ada sejumlah alasan pihaknya membangun kerjasama dengan beberapa rumah sakit tersebut.

Pertama, seluruh warga ber-KTP Provinsi Papua Tengah sebanyak 1,3 juta sudah dijamin dengan Kartu JKN/KIS yang diselenggarakan BPJS.

Hanya saja, menurutnya, ada sejumlah item pembiayaan yang tidak dicover oleh BPJS.

Kata Silwanus, kelima rumah sakit yang diajak kerja sama ini diarahkan untuk pelayanan tingkat dasar, sedangkan pasien berat akan dirujuk ke RSUD Jayapura yang sudah juga bekerjasama dengan Pemprov Papua Tengah.

Pertimbangan lainnya, pihaknya menyadari bahwa kemampuan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Tengah masih sangat kurang, tenaga dan fasilitas terbatas.

Baca juga: GEMPAR! Ada Pejabat Coba-coba Tutupi Bencana Kelaparan di Papua Tengah, Begini Kata Menko PMK

“Contoh untuk pasien kejiwaan, pihaknya masih bergantung pada RS Jiwa Abepura, sehingga dari sisi tata kelola rumah sakit di mana masih banyak belajar dari rumah sakit lain di Jayapura, seperti RS Dian Harapan, RS Marthen Indey, RS Yowari yang sudah akreditasi paripurna,” tukasnya.

Lanjut Silwanus, faktor lain adalah adanya kecenderungan dari masyarakat di Papua Tengah untuk berobat hanya pada rumah sakit tertentu.

Misalnya sebagian suka berobat di RS Dian Harapan atau banyak juga di RSUD Yowari, terutama masyarakat dari Puncak atau Puncak Jaya karena dekat dengan Bandara Sentani.

"Untuk itu kerja sama ini merupakan langkah kami untuk menolong mereka agar tidak perlu lagi membayar biayanya. BPJS dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang tanggung,” beber Silwanus.

Dalam kasus-kasus pasien tertentu sepeti akibat konflik bersenjata atau kasus kerusuhan, kata Silwanus, BPJS tidak tidak menjamin pembiayaan apapun. Para pasien umumnya dirujuk ke RS Marthen Indey dan RS Bhayangkara.

“Itulah alasan kami juga menggandeng RS Marthen Indey dan RS Bhayangkara. Intinya, kita ingin saling membantu, keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. Kami berharap, 3 bulan ke depan kita akan evaluasi. Masih ada yang kurang, akan kita perbaiki," pungkas Silwanus. (*)