Pemprov Papua Dorong Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di Kampung

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mendorong program pengembangan usaha ekonomi masyarakat agar terus dikawal, sehingga lebih terarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hal itu disampaikan, Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun saat Fokus Grup Diskusi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Asli Daerah tahun 2023, di Abepura, Minggu (10/9/2023) malam.

Ridwan mengatakan, kegiatan ini mesti dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh peserta kelompok usaha mikro kecil menengah dan badan usaha milik kampung.

Baca juga: DPMK Papua Gelar FGD Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Ini Pesan Khusus Pj Gubernur

"Hal ini sebagai pemantapan kinerja kelompok usaha dalam meningkatkan pendapatan yang ada di kampung-kampung,” katanya.

Ridwan berharap, penerima manfaat dapat berinovasi dan berkarya melalui ide-ide positif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, serta mampu bersaing dalam berwirausaha.

“Sehingga pada akhirnya akan mengurangi stunting, mencegah inflasi dan pengangguran terbuka serta kemiskinan ekstrem,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua, Max Olua mengatakan kegiatan tersebut guna mendorong dan memberikan pembekalan dalam pengelolaan wirausaha terhadap masyarakat dikampung untuk bisa maju dari sebelumnya.

“Ini untuk memberikan sebuah pembekalan mereka menyangkut kemampuan bagaimana untuk menciptakan produktivitas, sehingga kelompok-kelompok yang sudah berjalan bisa maju dari sebelumnya. Jadi memang tidak langsung diterima, tetapi di identifikasi dulu dengan berkomunikasi dengan kabupaten/kota serta melakukan pengawasan,” ujarnya.

Baca juga: 100 Pohon Sagu Ditanam di Kampung Abar, Kapolres Jayapura: Milik Masyarakat Adat Setempat

Kata Max, pihaknya melatih dan bekali para peserta sehingga wawasan untuk mengelola usaha bisa maju.

"Tidak kita lepas begitu saja pengelolaan mereka, kita merubah pola dengan inventarisasi menjadi data kita, sehingga dibekali, dibantu kebutuhannya bersama dengan kabupaten/kota ikuti perkembangan, dan mengawasi tata kelola mereka,” tandasnya.

Sekadar diketahui, dari laporan Ketua panitia, Rita Tokoro mengatakan, peserta yang hadir dari 9 kabupaten/kota.

Ia mengatakan jumlah peserta secara keseluruhan 45 orang. (*)