Polemik Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan Berlanjut, Warga Minta Selesaikan Secara Adat

Menurut Ismail yang berasal dari Suku Asolole, polemik yang terjadi saat ini hanya membuat masyarakat sibuk dengan berbagai motivasi.

Sementara, hukum adat di Lembah Baliem bisa digunakan secara arif untuk mencari solusi demi kesejahteraan masyarakat, juga pembangunan Papua Pegunungan.

Merunut tradisi di Jayawijaya, masyarakat di lembah ini sangat erat kaitannya dengan tanah karena menyangkut identitas.

Bahkan, sejarah mencatat bahwa untuk memperoleh tanah di wilayah yang akan dibangun kantor Gubernur Papua Pegunungan,  terjadi perang antar suku masyarakat di Walesi yang memakan korban.

“Jadi untuk menyelesaikan persoalan tanah pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan ini  harus dibicarakan sesuai tata cara adat masyarakat setempat,” ungkap Ismail kepada Tribun Papua.com melaui pesan Whatsapp, Jumat (13/10/2023).

Baca juga: Pemprov Papua Pegunungan Minta Semua Pihak Dukung Kedatangan Wapres di Wamena

Menurut Ismail, perolehan wilayah kekuasaan dan tanah, khususnya tanah keramat atau perlintasan leluhur, disimbolkan dengan batas sungai, gunung, batu dan pohon yang bertumbuh di sana.

Sedangkan perolehan perluasan wilayah dilakukan lewat perang suku, karena menurut Asso, khusus tanah hibah ke negara lokasi di Ilyoagec Ima Walesi, tak lepas dari dua hal penting.

“Siapa pemilik tanah paling bawah sebagai tanah keramat perlintasan, nenek tanah siapa di situ sebagai pemilik sah sesungguhnya,” terangnya.

“Jadi marga apa, honai mana, masuk dalam konfederasi perang suku di dalam suku apa, ini yang pertama,” sambung dia.

Wamendagri JWW Sempat Ditolak

Awal Juni 2023, masyarakat adat Wouma, Walesi, dan Assolokobal menolak intervensi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo saat meninjau lokasi rencana pembangunan Kantor GUbernur Papua Pegunungan.

Koordinator Lintas Tiga Aliansi Distrik Wouma, Welesi, dan Assolokobal, Benyamin Lagowan, menegaskan masyarakat adat Wouma tetap menolak.

"Karena secara de facto wilayah di mana akan dibangunnya Kantor Gubernur masih merupakan wilayah pertanian dan perkebunan rakyat," ujar Benyamin Lagowan kepada Tribun-Papua.com, di Jayapura, Jumat (2/6/2023).

Menurutnya, sudah 1 tahun polemik penempatan Kantor Gubernur ini ditolak oleh masyarakat setempat, sehingga harusnya pemerintah sadar diri untuk pindahkan lokasi pembangunan di tempat lain.

"Apakah tidak ada wilayah lain sehingga Wamendagri bersama Pemprov Papua Pegunungan tetap ngotot untuk bangun di lokasi pertanian dan pemukiman warga masyarakat Wouma, Welesi dan Assolokobal."