Aksi ULMWP di Jayapura Dikritik Marinus Yaung, Buchtar Tabuni: Dosen Tidak Berbobot!

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pernyataan Dosen Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, yang menyebut parlemen Inggris tidak akan merespon kampanye isu HAM Papua dan referendum Papua oleh ULMWP-IPWP di gedung parlemen, direspon Buchtar Tabuni.

Marinus sebelumnya mengkritisi Gerakan Persatuan untuk Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang menggelar aksi di Jayapura, pada Selasa (17/2023).

Aksi yang dikomandoi Deklarator ULMWP, Buchtar Tabuni itu bertujuan mendesak pemerintah Indonesia membuka asas kunjungan Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berkunjung ke Papua.

Buchtar menganggap kritikan Marinus Yaoung adalah hal biasa.

Sebaliknya, Marinus dinilai tidak begitu paham kondisi Papua, sehingga berkomentar dengan asumsi sendiri.

Baca juga: ULMWP Gelar Aksi di Jayapura, Pemuda Tabi: Setop, Itu Kepentingan Politik Kelompok Tertentu

"Itu (Marinus Yaung) memang dari dulu saya tidak berkomentar karena dosen yang tidak berbobot jadi saya tidak mau komentar," kata Buchtar kepada Tribun-Papua.com, di Kampwolker, Perumnas III Waena, Selasa (17/10/2023).

Bahkan kata Buchtar, siapapun dia yang berkomentar jelas memiliki sikap yang berbeda.

"Memang orangnya seperti itu, dan itu sudah jelas mau komentar Marinus Yaung atau siapapun karena dia (Marinus) dengan saya itu sudah jelas (tidak sejalan)," ujarnya.

Dikatakan, kenyataannya sampai saat ini, beberapa negara tidak mendukung Indonesia di Papua.

"Intinya bahwa, sudah jelas baik pemerintah Inggris dan pemerintahan lainnya tidak mendukung pemerintah Indonesia (di Papua)," katanya.

"Fakta hari ini jelas bahwa ada anggota IPWP Inggris masih bersolidaritas dengan orang Papua," sambungnya.

Baca juga: Basis Politik Sudah Kalah, ke Mana Arah ULMWP? Marinus Yaung Beri Jawaban Menohok

Untuk itu, ia menjelaskan, dalam perjuangan Papua merdeka, sikap pro dan kontra adalah hal yang biasa sehingga sikap yang diambil Marinus Yaung merupakan haknya tapi tidak akan mengganggu jalannya perjuangan Rakyat Papua.

Sebelumnya, dosen Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung menilai ULMWP sudah kalah di basis politiknya.

Kata Marinus, KTT MSG di Vanuatu tahun ini, sebenarnya harapan terbesar ULMWP untuk mendapat status keanggotaan penuh di forum MSG.

Namun harapan tersebut tidak tercapai.

Bahkan, forum MSG dengan keputusan tegas menutup pintu bagi ULMWP untuk mendapat status keanggotaan penuh.

"Diplomasi ULMWP yang gagal di komunitas Melanesia, yang menjadi basis utama perjuangan politik referendum Papua, ULMWP melanjutkan perjuangan kembali di luar basis politiknya, yakni di Inggris dan Eropa," kata Marinus melalui pesan WhatsApp kepada Tribun-Papua.com, Senin (16/10/2023).

Logikanya, kata Marinus, kalau di basis politik saja sudah kalah, apalagi di basis politik orang lain.

Baca juga: Status ULMWP Ditolak Kelompok Melanesia, Marinus Yaung: Demo Itu Cara Jual Isu HAM Papua ke Inggris

Menurut Marinus, parlemen Inggris tidak akan merespon kegiatan kampanye isu HAM Papua dan referendum Papua oleh ULMWP-IPWP di gedung parlemen.

Sekadar diketahui, ULMWP dan Internation Parliament for West Papua (IPWP) berencana mengadakan pertemuan di London, Inggris pada 18 Oktober 2023.

Pertemuan tersebut dengan agenda membicarakan keputusan kontroversi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) di Vanuatu, Agustus 2023 sekaligus melanjutkan advokasi internasional isu hak asasi manusia (HAM) dan referendum Papua.

“Untuk mendapatkan dukungan parlemen Inggris, maka perlu dukungan rakyat Papua melalui demo besar-besaran," pungkasnya. (*)