Pj Bupati Tak Berkantor di Kenyam, Anggota DPRD Nduga Sebut Pelayanan Publik Lumpuh Total

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA- Anggota DPRD Nduga,  Gubuganus Kogoya menyoroti kinerja pemerintahan daerahnya selama kepemimpinan Penjabat Bupati Edison Gwijangge.

Menurut Ketua Fraksi Perindo itu, sejak dilantik 5 Juni 2023 hingga saat ini, pelayanan publik di Kabupaten Nduga lumpuh total.

Pj Bupati diklaim tak pernah berkantor di Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga sebagai pusat pemerintahan setempat.

"Sampai hari ini Pj Bupati Nduga Edison Gwijangge tidak pernah berkantor di Kenyam. Pelayanan pemerintahan lumpuh total," kata Gubu, sapaan akrabnya kepada Tribun-Papua.com lewat rilisnya, Jumat (27/10/2023).

Baca juga: Pesawat Asian One Air Tergelincir di Bandara Kenyam Kabupaten Nduga, Polisi: Rem Blong!

Gubu bahkan menyayangkan ketidak hadiran Pj Bupati dalam pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada 7 Oktober 2023 lalu.

Pasalnya,  pembahasan kedua tersebut sangat penting.

"Sebagai seorang Pj Bupati seharusnya pengabdiannya melayani  masyarakat Nduga apalagi belakangan ini banyak problem di Nduga, baik masalah konflik perang suku antarkeluarga dan masalah sosial lainnya. Pj Nduga itu urus dan melayani  masyarakat bukan urus pemerintah pusat," jelasnya.

Sebagai wakil rakyat, Gubu pun mengingatkan Edison Gwijangge agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan, khususnya pergeseran APBD Nduga.

"Jangan main geser APBD Nduga tanpa mekanisme. Ingat bahwa  beliau (Edison Gwijangge) di lantik setelah DPRD tetapkan APBD 2023 sehingga tak perlu otak-atik program yang sudah ditetapkan DPRD bersama pemerintah daerah," tegasnya.

"Apalagi sampai dengan  hari ini belum ada materi perubahan atau belum dilakukan sidang perubahan APBD Nduga Sehingga kami ingkatkan jangan melakukan perubahan APBD tanpa persetujuan DPRD ," timpal Gubu.

Menurutnya, selama ini satu dari kebiasaan buruk pemerintah daerah adalah,  menggelar sidang perubahan setelah memakai anggaran

"Gaya kepemimpinan seperti ini tidak boleh jika mau daerah kita ada perubahan," terang Bugu.

Persoalan lainnya, ditambahkan Gubu,  hingga kini realisasi penerapan dana Otsus Kabupaten Nduga juga tidak nampak, terutama untuk kegiatan fisik.

"Sampai hari ini tidak kelihatan padahal sudah mau akhir tahun. Kami kuatir dana Otsus tidak terealisasi baik di tahun ini. Nah itu akan berdampak buruk, sanksi yang kita dapat yaiu pemotongan atau penurunan (dana Otsus) dari pemerintah pusat," bebernya.

Baca juga: OPM Ancam Tembak Mati Pj Bupati Nduga Edison Gwijangge, Pangdam Cenderawasih Bereaksi

Ia mengingatkan OPD pengelola dana Otsus agar penerapan dana sesuai target, dan pelaporannya juga tepat waktu.