Pj Bupati Tak Berkantor di Kenyam, Anggota DPRD Nduga Sebut Pelayanan Publik Lumpuh Total

"Tapi kalau Pj Bupati otak-atik DAU, DAK dan Otsus maka itu bermasalah karena sampai sekarang materi perubahan belum diserahkan ke DPRD dan sidang perubahan anggaran juga belum. Kami tidak tahu mana yang sudah gunakan oleh pemerintah dan belum, karena kami belum lihat," aku Gubu.

Gubu juga menyinggung soal evaluasi dana Otsus di tingkat provinsi yang harus dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas.

"Bukan main bawa laporan formalitas begitu saja," tukasnya.

Selanjutnya kepada Kepala BPKAD, DPRD mengingatkan agar menetap di Kenyam, mengingat pelayanan keuangan harus dikeluarkan dari dalam daerah.

" Jangan keluarkan dana APBD Nduga di luar Kabupaten Nduga. Pelayanan semua terpusat di Nduga. Jangan karena Pj Bupati di luar daerah semuanya ikut ke sana.  Kami juga berharap dalam perubahan ABPD tidak ditemukan defisit anggaran;" tandas Gubu. (*)