Bangun Wilayah Perbatasan Perlu Harmonisasi Program dari Pusat hingga Daerah

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Membangun wilayah perbatasan  perlu adanya penyelarasan atau harmonisasi program, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.

Hal ini disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Kabupaten Keerom, Edy Buntan, dalam rapat koordinasi sinkronisasi dan integrasi pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Keerom, Senin (6/11/2023).

Menurut Edy, mengingat Kabupaten Keerom berada di tapal batas RI-PNG, sehingga pengelolaan perbatasan dibutuhkan perhatian serius.

"Harus lebih fokus agar terjadi peningkatan kualitas serta pembangunan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan," katanya.

Baca juga: BPPKLN Papua Ajak Konsulat PNG Sambangi Warga Perbatasan di Yabanda Keerom: Ini yang Dibahas

Dijelaskan, bahwa permasalahan di wilayah perbatasan selama ini mencakup kondisi geografis dan topografi.

"Bersifat lokal seperti kurangnya SDM berkualitas serta masih terdapat kemiskinan,”aku Edy.

"Ada juga permasalahan kesenjangan sosial antara penduduk negeri kita dengan penduduk negara tetangga," sambung dia.

Sebab itu, sergah Edy, pembangunan di kawasan tapal batas perlu langkah penanganan yang bersifat menyeluruh, yakni meliputi berbagai sektor.

"Perlu koordinasi serta kerjasama yang baik mulai dari pusat sampai kabupaten/kota. Hal itu dijabarkan dalam kegiatan mikro dan makro yang pelaksanaanya bersifat strategis dengan mempertimbangkan aspek waktu yang tepat," jelas Edy.

Tak ketinggalan, Edy mengingatkan, untuk sebuah pencapaian juga perlu dilandasi semangat dan konsisten, serta etika dan moral yang baik. (*)