ISI TUNTUTAN Massa Forum Rakyat West Papua Kepada Deklarator dan Eksekutif ULMWP

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Rakyat Papua dari tujuh wilayah adat yaitu Anim Ha, Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai, Lapago, dan Meepago datangi pengurus Eksekutif United Liberation Movemant For West Papua, (ULMWP).

Tujuan kedatangan mereka adalah menuntut langsung kepada para deklarator ULMWP dan pengurus eksekutif di Papua yaitu, Buchtar Tabuni sebagai Ketua Dewan Legislatif ULMWP yang baru terkait adanya dugaan pelanggaran konstitusi dan adanya penyusup dalam organisasi tersebut.

Massa yang datang dari Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, berdatangan secara damai dan teratur ke lokasi kegiatan di kediaman Buhctar Tabuni.

Baca juga: TUNTUT Deklarator ULMWP Buchtar Tabuni, 3 Wilayah Adat Dikerahkan Menuju Perumnas III

Pantauan Tribun-Papua.com, masing-masing perwakilan wilayah adat menyampaikan isi peryataan mereka secara langsung dihadapan pendemo dan para deklarator.

Massa yang berkumpul sejak pagi hari itu membawa sejumlah baliho yang bertuliskan, "Rakyat wilayah Animha menyatakan pemilihan pemimpin di luar kongres adalah ilegal dan tidak Sah,"

"Rakyat wilayah Domberae menyatakan semua pemimpin wallpaper gugur demi hukum,"

Dan baliho lainya bertuliskan "Rakyat West Papua wilayah 3 Dombret menuntut deklanator ULMWP segera bertanggung jawab atas konstitusi undang-undang Dasar tahun 2020".

Mewakili 7 Wilayah adat dalam peryataan sikap yang dibacakan perwakilan wilayah Domberai, Markus Yanu mengatakan, perkembangan situasi politik di dalam negeri maupun juga di tingkat diplomasi internasional maka ada sejumlah persoalan serius.

"Perkembangan perjuangan bangsa Papua bersama ULMWP sejak deklarasi Saralana 2014 hingga 2022 dan 2023, kami saksikan telah mendapat perhatian dan dukungan luas yang datang dari lintas politisi partai, parlemen dan juga setingkat kepala negara dan kepala pemerintahan di berbagai negara," katanya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Tuntut Deklarator ULMWP Tanggung Jawab Konstitusi, Forum Rakyat West Papua Gelar Demo

Hal ini menurutnya, sebagai indikator pengakuan politik atas perjuangan kemerdekaan rakyat West Papua yang patut di kawal, dijaga, dan dirawat hingga bangsa Papua mendapatkan pengakuan internasional yang sah secara de-jure.

Namun, dalam perjalanan ULMWP, kata Markus, rakyat West Papua juga telah mendengar dan menyaksikan adanya kesepakatan-kesepakatan tertentu yang telah dibuat oleh politisi ULMWP dengan Indonesia pada 2022 di Jenewa tanpa adanya kejelasan resmi secara kelembagaan oleh ULMWP terkait hal itu kepada rakyat.

Lebih lanjut dikatakan, diakhir Agustus 2023, di tengah-tengah rakyat bangsa Papua sedang fokus bergumul dengan doa, puasa, dan aksi dukungan untuk agenda keanggotaan penuh ULMWP di MSG, belakangan diketahui telah terjadi KTT-II ULMWP dengan keputusan-keputusan yang bagi pihaknya sangat kontroversial.