OTT Pj Bupati Sorong, Filep Wamafma: Pentingnya Penguatan Kejaksaan Tinggi di Daerah

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Senator Papua Barat, Filep Wamafma selaku anggota Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menyampaikan sejumlah poin penting dalam pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Rabu (15/11/2023) lalu.

Agenda pertemuan tersebut diantara dalam rangka meminta penjelasan tentang pengaduan masyarakat terhadap laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Baca juga: KATA SANDI Ini yang Ungkap Kasus Suap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kolega

Filep Wamafma menyampaikan, penegakan hukum di daerah, termasuk terkait OTT KPK terhadap pejabat Pemda dan perwakilan BPK di Sorong.

Ia meminta Kejagung melakukan penguatan instrumen kejaksaan, baik kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri di daerah.

"Hal ini penting dilakukan dalam rangka mendukung para penegak hukum bekerja secara profesional dalam menangani setiap masalah hukum di daerah," katanya dalam keterangan tertulisnya kepada Tribun-Papua.com.

Kata Filep, Kejaksaan menjadi salah satu institusi yang diharapkan masyarakat dalam penegakan hukum. Misalnya, memastikan kapasitas jaksa-jaksa dalam penanganan kasus-kasus luar biasa seperti korupsi, suap dan gratifikasi, kejahatan pelanggaran HAM dan lainnya.

Ia juga meminta Kejaksaan juga harus membuka ruang partisipasi publik dalam penegakan hukum.

Baca juga: KPK Bantah Penyataan Kuasa Hukum Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso, Ali Fikri: Ada BB Uang Saat OTT

"Hal ini termasuk menekan angka kasus-kasus hukum yang melibatkan jaksa dan pegawai di lingkungan Kejaksaan,” ujarnya.

Kemudian, Filep juga meminta Kejagung melakukan penguatan fungsi intelijen di daerah. Dia memandang Kejaksaan turut berperan penting dalam memastikan kinerja pemeriksa keuangan sesuai dengan kewenangan dan tidak menyalahgunakannya bahkan melanggar hukum.

“Kasus OTT di Sorong ini kemudian membuka tabir baru terkait dengan dugaan gratifikasi atas nama penegakan hukum atau atas nama pertanggungjawaban keuangan yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk diduga melakukan pemerasan, mendapatkan keuntungan oleh oknum BPK dengan pejabat di daerah," pungkasnya. (*)