ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Pj Bupati Sorong Ditangkap KPK

Anies Baswedan Minta Kepala BIN Papua Barat Mundur, Dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar Bocor

Dokumen itu berisi tanda tangan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan Kepala BIN Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban.

Tribun-Papua.com/Tribun Network
Calon Presiden RI nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan sambutan di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

"Yang bertanda tangan di bawah ini Nama Yan Piet Moso, Nip197412XXXX, alamat Jalan Palapa V Nomor 21 B reremi Manokwari selaku PJ bupati kabupaten Sorong dengan ini menyatakan bahwa:

  1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong
  2. Tidak melakukan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme KKN
  3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah
  4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal 60 persen-1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
  5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini.
TANGKAPAN LAYAR - Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Sorong Yan Piet Mosso akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lima orang lainnya.
TANGKAPAN LAYAR - Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Sorong Yan Piet Mosso akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lima orang lainnya. (Tribun-Papua.com/Istimewa)

Kabinda Papua Barat Bungkam

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban bungkam terkait beredarnya Pakta Integritas yang diduga ditandatangani bersama dengan Pejabat Bupati Sorong, Yan Piet Moso.

Kompas.com mendatangi Kantor Badan Intelijen Daerah Papua Barat di kawasan Reremi puncak distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari.

Ini dilakukan untuk mengonfirmasi Pakta Integritas yang viral di media sosial. Tetapi seorang petugas di kantor itu mengatakan pimpinanya sedang berada di luar.

"Pimpinan ke Jakarta pagi tadi," kata pegawai yang tidak menyebutkan namanya saat ditemui di pintu gerbang kantor.

Kompas.com mencoba melakukan konfirmasi kepada Brigjen TNI KSP Silaban melalui saluran telepon aplikasi perpesanan WhatsApp sejak Rabu (15/11/2023). Tetapi belum ada tanggapan.

"Jenderal, saya izin konfirmasi dong terkait pakta integritas yang beredar," demikian bunyi konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp kepada Brigjen TNI KSP Silaban.

Masyarakat Minta Kabinda Tanggung Jawab

Organisasi masyarakat Parlemen Jalanan mendesak Kabinda Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban bertanggung jawab atas bocornya dokumen Pakta Integritas berisi kesepakatan Pj Bupati Sorong siap memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

Diketahui, viralnya dokumen tersebut setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso atas kasus suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua Barat pada Senin (13/11/2023) sore.

VIRAL di media sosial dokumen diduga pakta integritas atas nama Pj BUpati Sorong, Yan Piet Mosso, yang ditangkap Komisi Pemilihan Umum (KPK).
VIRAL di media sosial dokumen diduga pakta integritas atas nama Pj BUpati Sorong, Yan Piet Mosso, yang ditangkap Komisi Pemilihan Umum (KPK). (Tribun-Papua.com/Istimewa)

Dokumen itu viral tak lama setelah diunggah oleh Benny K Harman melalui akun Twitternya pada Senin (13/11/2023) malam.

Baca juga: Yan Piet Mosso dan Pimpinan BPK Papua Barat Daya Jadi Tersangka, Jam Rolex dan Uang Rp1,8 M Disita

Warga net lalu menyerbu status Benny dengan berbagai komentar.

Ketua Parjal Papua Barat Ronald Mambieuw menyebut, apa yang dilihat hari ini merupakan Pakta Integritas yang dilakukan Kabinda Papua Barat terhadap kepala daerah.

"Jika itu benar maka sangat berbahaya alat negara digunakan untuk memenangkan pasangan tertentu," kata Ronald Mambieuw, Kamis (16/11/2023).

"Yang muncul saat ini baru satu kepala daerah, apakah hal yang sama juga dilakukan para kepala daerah lain dengan lembaga negara itu?" tanya Ronald. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Anies Minta Kabinda Papua Barat Mundur jika Tak Netral",

Sumber: Kompas.com
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved