Filep Wamafma: Kejagung Perlu Turun Tangan Membina Kepala Kampung Soal Pengelolaan Dana Desa

Laporan wartawan, Tribun-Papua.com Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM,JAYAPURA - Senator Papua Barat Filep Wamafma selaku anggota Badan Akuntabilitas Publik DPD RI  berharap Kejaksaan Agung (Kejagung) ikut mengambil peran membina para kepala kampung atau desa dalam penggunaan dana desa. 

"Harapannya, agar tidak ada pejabat desa maupun daerah yang berhadapan dengan masalah hukum lantaran keterbatasan kemampuan tata kelola keuangan dan lain sebagainya," katanya kepada Tribun-papua.com melalui pesan Whatsappnya, Kamis, (16/11/2023).

Baca juga: Oknum BPK Diduga Minta "Jatah Preman", Filep Wamafma: Mereka Juga Perlu Diaudit!

Filep menjelaskan, pembinaan itu sangat penting bagi pengelolaan dana desa yang tepat sasaran dan akuntabilitas.

“Oleh sebab itu saya mendorong Jaksa Agung untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada pemda, kepala-kepala kampung tentang tata kelola keuangan yang baik dan dampak-dampak hukum yang akan terjadi,"tegasnya.

Menurutnya,pembinaan dan pengawasan jauh lebih penting dibandingkan memberikan tindakan hukum yang justru mengakibatkan kerugian bagi semua pihak.

Selain itu, Filep juga mendorong atensi Kejagung terhadap berbagai persoalan terkait dengan realisasi Program Strategis Nasional (PSN) di daerah, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur umum maupun investasi.

Kejagung perlu turun tangan untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum maupun dampak yang merugikan masyarakat setempat.

“Cukup banyak PSN investasi di tanah Papua. Masyarakat menyambut baik itu dan dijalankan dengan benar dan menguntungkan masyarakat dan tidak merampas hak-hak masyarakat di daerah,”bebernya.

Untuk kasus di Papua Barat, Filep juga menyampaikan perlu adanya tim investigasi terhadap program-program strategis nasional.

"Baik itu proyek pembangunan jalan, jembatan maupun pendirian pabrik pupuk di Papua Barat terkait dengan dampak keuntungan dan kerugiannya,” tukasnya. (*).