Oknum BPK Diduga Minta "Jatah Preman", Filep Wamafma: Mereka Juga Perlu Diaudit!

Laporan wartawan, Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Senator Papua Barat, Filep Wamafma selaku anggota Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menyarankan perlu adanya audit setiap laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyusul pemberitaan tentang BPK kedapatan meminta sejumlah imbalan.

Menurut Filep, pemberitaan itu termuat di majalah Tempo, yakni ada dugaan BPK meminta setoran Rp 2 miliar per kabupaten untuk jatah oknum pejabat BPK tertentu.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Bahlil Lahadalia, Senator Filep Wamafma Beri Kritik Menohok

Bahkan, disebutkan jatah itu juga diberikan kepada oknum pejabat di jajaran pusat maupun daerah. 

"Tentu ini harus jadi perhatian para penegak hukum,” tegasnya kepada Tribun-Papua.com melalui pesan Whatsappnya, Kamis (16/11/2023).

“Jadi saya kira perlu ada audit ulang setiap laporan BPK, dari Kantor Akuntan Publik misalnya baik dalam proses audit di BPK maupun tahap pengusulan institusi hukum untuk ditindaklanjuti sebagai temuan-temuan ada tidaknya pelanggaran tindak pidana,"sambung Filep lagi.

Filep berpendapat, audit terhadap laporan BPK sangat penting untuk menjaga akuntabilitas institusi pemeriksa keuangan pemerintahan.

Senator Papua Barat itu juga mengingatkan kepada oknum-oknum auditor agar tidak manfaatkan kelemahan daerah.

"Oknum BPK jangan memanfaatkan kelemahan, kesalahan maupun penyalahgunaan anggaran daerah oleh para pejabat daerah sebagai celah untuk mengambil keuntungan dengan imbalan menghilangkan laporan atau temuan masalah keuangan,"tegas Filep.

Filep juga meminta Jaksa Agung memperkuat peran institusi dalam rangka pencegahan korupsi, suap maupun gratifikasi. 

Filep memaparkan, upaya pencegahan adalah pilar penting yang harus dilakukan dengan mengedepankan edukasi, pendampingan dan pembinaan stakeholder terkait agar tidak masuk dalam ranah pelanggaran hukum.

“Langkah preventif ini sangat penting, pejabat-pejabat di daerah bahkan hingga kampung perlu mendapatkan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah pembinaan dan pengawasan sebelum ada penindakan hukum," ujarnya.

Baca juga: Filep Wamafma: 2016 – 2019 PAD Papua Tak Pernah Sentuh 10 Persen dari APBD

Ia meminta juga agar menjaga  integritas para pejabat lembaga di daerah. 

"Jangan kemudian BPK di daerah misalnya memanfaatkan kelemahan, kekurangan dan kesalahan di daerah tadi untuk mendapatkan keuntungan, poin ini harus ditegaskan lagi,”tandas Filep. (*)