PAKTA INTEGRITAS Pj Bupati Sorong, Anies Baswedan: Kabinda Papua Barat Mundur Jika Tak Netral

TRUBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Beredar dan sempat viral di media sosial terkait pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dengan KSP Silaban yang mendukung satu di antara calon Presiden mendapat tanggapan dari Anies Basweda.

Diketahui, KSP Silaban merupakan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).

Viralnya pakta integritas tersebut mendapat respon dari Anies Baswedan merupakan calon presiden (Capres) nomor urut 1.

Baca juga: Kepala BIN Diminta Tanggung Jawab soal Bocornya Dokumen Pakta Integritas di Kasus Pj Bupati Sorong

Menurut Anies, Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban sebaiknya mundur dari jabatannya kalau sudah tidak netral dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

"Jadi, bila Kabinda punya aspirasi, mundur saja dari Kabinda enggak apa-apa. Tapi, kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus netral," kata Anies saat ditemui di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

Anies mengatakan, terbongkarnya pakta integritas yang ditandatangani Pj Bupati Sorong itu menyebabkan kepercayaan rakyat kepada negara menurun.

Ia menegaskan, seharusnya aparat negara bersikap netral dan menjaga lembaga mereka dari keberpihakan kelompok politik tertentu.

"Karena itu, bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi jangan gunakan negara," ujar Anies.

Baca juga: KPK Geledah Kantor BPK Papua Barat, Patrice Sihombing dan Pj Bupati Sorong Tersangka Korupsi

"Bila Anda memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari (pejabat) negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi, kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, menurunkan derajat negara," ujarnya lagi.

Anies mengatakan, negara tidak melarang orang memiliki aspirasi, tapi aspirasi tersebut tidak seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sebab, seorang pejabat disumpah atas nama negara bukan atas nama kepentingan pribadi atau kelompok.

Anies lantas mengatakan, salah satu komitmen gerakan perubahan adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap para oknum yang mengatasnamakan negara untuk kepentingan pribadi.

"Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan marwah itu," kata Anies.

Baca juga: OTT Pj Bupati Sorong, Filep Wamafma: Pentingnya Penguatan Kejaksaan Tinggi di Daerah

Sebelumnya, beredar pakta integritas yang ditandatangani Kabinda Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban dengan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.

Dalam Pakta Integritas yang viral di media sosial, tertulis: "Yang bertanda tangan di bawah ini Nama Yan Piet Mosso, Nip197412XXXX, alamat Jalan Palapa V Nomor 21 B reremi Manokwari selaku PJ Bupati Kabupaten Sorong dengan ini menyatakan bahwa:

• Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong
• Tidak melakukan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme KKN
• Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka
• Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal 60 persen-1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
• Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini". (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul - Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Anies Minta Kabinda Papua Barat Mundur jika Tak Netral