ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Info Papua Pegunungan

Pisah Sambut Pj Gubernur Papua Pegunungan, Wamendagri Minta Velix Wanggai Tuntaskan Agenda Prioritas

Wempi menyampaikan, sampai saat ini Majelis Rakyat Papua Pegunungan (MRPP) belum terbentuk atau belum dilantik, sebagaimana DOB lainnya.

Penulis: Arni Hisage | Editor: Paul Manahara Tambunan
Tribun-Papua.com/Arny Hisage
Wamendagri John Wempi Wetipo, Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai dan 8 Bupati serta Forkopimda di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. 

Meski begityu, kata Wempi, sejumlah masyarakat sudah menyampaikan kepada pihaknya bahwa lahan di Distrik Wouma dan Walesi sudah clear dan siap untuk dibangun.

“Saya yakin dan percaya bahwa Pj Gubernur yang baru ini adalah orang birokrat murni dan paham bagimana jalannya pemerintahan, sehingga saya yakin pak Sekda dan seluruh jajaran mendampingi untuk menyelesaikan lokasi pembangunan secepatnya.” 

Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan dana untuk 4 DOB di Tanah Papua sebesar Rp 11,3 triliun.

Mantan Pj Gubernur  Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo bersama Penjabat yang baru Velix Wanggai didampingi Dandim 1702 Jayawijaya Letkol Cpn Athenius Murip di Gedung C Sasana Bhakti lantai 3 Kemendagri, Jakarta Pusat.
Mantan Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo bersama Penjabat yang baru Velix Wanggai didampingi Dandim 1702 Jayawijaya Letkol Cpn Athenius Murip di Gedung C Sasana Bhakti lantai 3 Kemendagri, Jakarta Pusat. (Tribun-Papua.com/ Arny)

Meski begitu, dana tersebut dikurangi menjadi Rp 6,9 triliun akibat tidak jelasnya status lahan untuk kantor pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.

Baca juga: PROFIL Velix Wanggai, Pj Gubernur Papua Pegunungan yang Dilantik Mendagri: Sepak Terjang Mentereng

Tak sampai di situ, dana tersebut juga dikurangi menjadi Rp 6,5 triliun akibat permasalahan yang sama.

Apabila dana tersebut tidak segera digunakan, maka pemerintah akan mengambil sikap tegas.

“Sehingga saya minta harus mengambil langkah-langkah konkret untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Wempi.

Ia juga meminta Velix Wanggai segera menuntaskan NPHD untuk Pemilu 2024.

"Sampai dengan hari ini untuk Provinsi Papua Pegunungan NPHDnya belum."

“Saya mohon, karena ini harus wajib tahun anggaran ini 40 persen dan Tahun Anggaran 2024 nantinya 60 persen. Mendagri sudah memberi waktu pada 10 November namun sampai hari ini tidak ada,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved