Pisah Sambut Pj Gubernur Papua Pegunungan, Wamendagri Minta Velix Wanggai Tuntaskan Agenda Prioritas

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Arny Hisage

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyampaikan kepada Pj Gubernur Papua Pegunungan beberapa hal penting yang harus diprioritaskan dalam tahun 2023.

Utamanya adalah agenda nasional yang harus dilaksanakan oleh 4 DOB di Tanah Papua.

Mulanya, Wempi atas nama Pemerintah Pusat menyampaikan apresiasi kepada Nikolaus Kondomo yang bekerja sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan selama satu tahun, sejak terbentuknya provinsi ini.

Wamendagri menyebut nama Nikolaus Kondomo akan dicatat dalam sejarah DOB. 

Selanjutnya, capaian mantan Pj Gubernur Papua Pegunungan itu akan dilanjutkan oleh Velix Fernando Wanggai sejak dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri Jakarta Pusat pada Senin 13 November 2023.

Baca juga: Velix Wanggai: Dari Kampus ke Istana hingga Jadi Pj Gubernur Papua Pegunungan

“Kementerian Dalam Negeri akan melakukan evaluasi selama pemerintahan kurang lebih satu tahun. Kita akan evaluasi pertama kali penyelenggaraan pemerintahan dalam satu tahun mulai dari Wamena,” ujar Wempi dalam acara pisah sambut Pj Gubernur Papua Pegunungan di Wamena, Kamis (16/11/2023).

Evaluasi selanjutnya menyasar Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Penjabat Gubernur diharapkan dapat meletakkan pondasi pemerrintahan yang kuat.

“Saya lihat di Provinsi Papua Pegunungan ada beberapa hal penting yang harus dilaksanakan dalam tahun ini, namun sampai saat ini belum jalan,” ungkapnya.

Wempi menyampaikan, sampai saat ini Majelis Rakyat Papua Pegunungan (MRPP) belum terbentuk atau belum dilantik, sebagaimana DOB lainnya.

Bahkan, Kemendagri belum menerima data soal pembentukan MRP Papua Pegunungan.

Untuk itu, Velix Wanggai dan Sekda Papua Pegunungan, Sumule Tumbo diminta segera menyelesaikannya selama satu bulan.

"Kalau kita tidak sahkan MRP maka kursi DPR Provinsi maupun Kabupaten tidak dapat laksanakan. Saya mohon Pak Pj Gubernur yang baru agar memberikan atensi secara khusus supaya MRP ini sudah kita sahkan,” pesannya.

Selain itu, soal pelepasan lahan untuk dijadikan pusat kantor pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan belum tuntas.